Palembang – Pembangunan Infrastruktur yang sedang masif dilaksanakan Pemerintah bersama dengan para pelaku konstruksi harus memenuhi standar tertib Penyelenggaraan Konstruksi. “Saya minta pelaku konstruksi baik pengguna maupun penyedia jasa harus memperhatikan ketaatan pada…
Bali – Basic dalam menjalankan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) dimulai dari Individual Trust, yaitu kepercayaan atas individu yang kredibel, yang dimulai dari diri sendiri baik dari pimpinan ke anggotanya maupun sebaliknya.…
Denpasar – Pemerintah telah menetapkan bahwa Infrastruktur tetap menjadi prioritas utama yang diiringi dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Investasi. Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mendorong terciptanya tertib penyelenggaraan…
Mamuju – Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) merupakan ujung tombak penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Sebab dimulainya Pembangunan Infrastruktur ke-PUPR-an dimulai dari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang baik sesuai peraturan. Demikian disampaikan Dirjen Bina…
Jakarta – “Percepatan sertifikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan, mengingat Pembangunan Infrastruktur membutuhkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebagai pelaksananya. Dengan demikian Pembangunan Infrastruktur sebagai pendorong perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan lancar”,…
“Sertifikasi tenaga kerja konstruksi harus gencar dilaksanakan, mengingat Pembangunan Infrastruktur sangat membutuhkan peran pelaku jasa konstruksi yang kompeten. Dengan begitu diharapkan para pekerja konstruksi terlatih dapat memiliki kemampuan yang kompetitif …
BATAM – Pembangunan infrastruktur sampai saat ini masih menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Hal tersebut mengingat efek pembangunan infrastruktur yang akan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.…
Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membawa posisi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi lembaga non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Hal ini sebagaimana disebutkan…
Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibangun Pemerintah saat ini memerlukan pengawasan terutama dalam aspek tertib penyelenggaraan yang menjamin kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Selama lima tahun kedepan Presiden RI Joko Widodo secara tegas memprioritaskan kinerjanya pada Pembangunan SDM dengan tanpa melupakan pembangunan bidang infrastruktur, Investasi, dan Reformasi Birokrasi. Semuanya dilakukan dengan memastikan penggunaan APBN yang…
