Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali mengadakan rapat panitia kerja (panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jasa Konstruksi, hari Rabu dan Kamis (7-8 September) di Cisarua…
DJBK-JAKARTA. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib memberikan arahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kamis (8/9) di Jakarta.
DJBK – Harus diakui, paradigma yang berkembang di masyarakat selama ini bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur terbatas hanya dari APBN Cara pandang tersebut terbentuk dari anggapan, bahwa aset infrastruktur harus dimiliki oleh negara sehingga…
DJBK – Tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menjadi Pembina jasa konstruksi semakin berat dari tahun ke tahun. Hal ini mengingat daya ungkit sektor jasa konstruksi bagi perekonomian sangat besar. “Karena itu publikasi…
DJBK – JAKARTA (7/9) – Bersamaan?dengan digelarnya Pameran Baja Industri Dalam Negeri, Steel Indonesia Expo 2016, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR meluncurkan Buku Katalog Baja Konstruksi. ? ?”Katalog ini akan jadi…
DJBK-JAKARTA. “Setelah 5 minggu menjalani pelatihan TOT, Kalian tidak hanya menjadi instruktur tenaga kerja konstruksi, melainkan juga harus berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Bila perlu ikut memberikan inovasi-inovasi terbaru,…
Direktorat Bina Investasi infrastruktur (DBII), Ditjen Bina Konstruksi (DJBK) berperan sebagai lokomotif dalam upaya mendorong peningkatan investasi infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya investasi infrastruktur oleh sektor swasta.
DJBK-JAKARTA. “Pada hakekatnya Continuing Professional Development (CPD) adalah komitmen untuk profesionalisme yang ditunjukan oleh pribadi SDM Konstruksi yang harus memiliki tanggungjawab personal untuk menjamin bahwa kita memiliki keterampilan / keahlian dan pengetahuan guna menghadapi…
Investasi infrastruktur menjadi prioritasPresiden Jokowi dalam Era Kepemerintahannya, hal tersebutdiutarakan Presiden pada rapat bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2015 yang menekankan perlunya melibatkan swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur.
Pemerintah bersama Komisi V DPR RI telah menyelesaikan pembahasan substansi dan rumusan 905 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi pada Rapat Panitia Kerja, Rabu (31/8) di Jakarta. Selanjutnya kedua belah…
