DJBK – Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib, menyerahterimakan sebuah Mobile Training Unit (MTU) atau Unit Pelatihan Keliling kepada Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, Kamis…
DJBK – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berkewajiban untuk mendukung program fasilitasi penyiapan para insinyur yang profesional untuk menjadi instruktur atau dosen dalam sarana kegiatan magang. Hal ini mengingat tidak mungkin…
“Secara filosofis diperlukan suatu unit yang menjembatani semua pihak terkait dalam penyediaan infrastruktur PUPR melalui pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU”. Karena investor akan lebih yakin berinvestasi di bidang infrastruktur…
Kementerian PUPR mengembangkan teknologi infrastruktur pembangunan jembatan perdesaan yang disebut dengan teknologi jembatan JUDESA (Jembatan Untuk Desa -Asimetris), dimana jembatan ini dapat diterapkan secara fleksibel dan ekonomis oleh masyarat serta Perangkat Desa. Adanya…
DJBK – Jakarta. Sebagai organisasi Pembina konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dituntut untuk menerapkan sistem manajemen mutu sehingga tujuan utama menciptakan struktur usaha konstruksi yang berkualitas, handal, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud.…
DJBK – Pemerintah dan Komisi V DPR RI melakukan rapat dengar pendapat terkait anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2017. Dalam RDP kali ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan argumen terkait alokasi anggarannya.
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendorong kapasitas industri beton pra cetak yang ada di Indonesia. Pasalnya, kebutuhan akan beton pra cetak akan semakin dibutuhkan guna mendukung aktifitas pembangunan…
DJBK – Jakarta. “Kami akan mempelajari dan meresapi lebih mendalam semua proyek pekerjaan infrastruktur yang menggunakan Metode Design and Build (Rancang Bangun) yang sudah pernah dilakukan di Indonesia” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib…
DJBK – Jakarta. Komisi V DPR RI bersama Tim Perumus (TIMUS) dan Pemerintah, melakukan rapat konsultasi lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi pada Selasa (13/09) di Jakarta.
Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali mengadakan rapat panitia kerja (panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jasa Konstruksi, hari Rabu dan Kamis (7-8 September) di Cisarua…
