SURABAYA-DJBK. Kementerian PUPR telah mulai mensyaratkan kepada para penyedia jasa pemenang lelang paket pekerjaan di atas Rp.100 Milyar wajib memberikan kesempatan magang kepada para mahasiswa teknik agar memiliki pengalaman bekerja di lapangan.
DJBK – Surabaya. Nihil kecelakaan kerja menjadi target Kementerian PUPR. Sebab kecelakaan kerja merugikan tak hanya penyedia dan pengguna jasa konstruksi, namun juga masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen…
DJBK – Surabaya. Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Darda Daraba membuka kegiatan Forum Diskusi Kontrak Konstruksi di Surabaya pada Rabu (20/7). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan meminimalisir akibat yang mungkin timbul karena kurangnya…
SURABAYA-DJBK. Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (HAKKI) yang diwakili oleh Sekjen DPP HAKKI, Panani Kesai, meresmikan pendirian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HAKKI Provinsi Jawa Timur hari ini…
Pemerintah memiliki 21 prioritas nasional, Ditjen Bina Konstruksi mengusulkan masuk dalam kategori 6 prioritas nasional dari 13 prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian PUPR. Prioritas nasional? dan program prioritas Ditjen Bina Konstruksi, diantaranya,…
“Proses pemilihan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi? (LPJK) periode 2016 – 2020 berlandaskan Undang Undang Jasa Konstruksi nomor 18 / 1999 dan Permen PU nomor 51/2015 apabila dalam masa kepengurusan, RUU Jasa Konstruksi…
Diperlukan sebuah metoda untuk dapat menularkan dan menguasai penggunaan teknologi konstruksi tersebut. Metode itu dikenal dengan istilah Knowledge Management yang saat ini sangat pas untuk mengisi metode apa yang dibutuhkan Balai Penerapan Teknologi…
DJBK. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki peran untuk melakukan pembinaan sektor jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas itu ke seluruh pelosok tanah air, tentu peran Balai Jasa Konstruksi menjadi sangat penting. Demikian disampaikan Sekretaris…
DJBK. Kementerian PUPR memberikan masukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan rencana revisi Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang salah satunya mengenai masalah penjaminan.
DJBK-JAKARTA. Untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan sistem E-Absensi. Sistem ini merupakan sebuah sistem absensi terintegrasi dengan mesin absen bebasis sidik jari yang berada di masing-masing unit kerja,…
