PEMERINTAH SIAPKAN SKEMA PERCEPATAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

“Pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah skema terbaik untuk mempercepat proses pembiayaan infrastruktur”, demikian ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka Forum Evaluasi Penyelengaraan Investasi Infrastruktur Non APBN/APBD di Prov. Kepulauan Riau, Selasa (09/08).

“Pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah skema terbaik untuk mempercepat proses pembiayaan infrastruktur”, demikian ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka Forum Evaluasi Penyelengaraan Investasi Infrastruktur Non APBN/APBD di Prov. Kepulauan Riau, Selasa (09/08).

Hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, peran swasta sangat berpengaruh dalam menciptakan inovasi dan akselerasi kemajuan pembangunan infrastruktur yang nantinya menjadi tolak ukur peningkatan laju perekonomian Indonesia.

Kebutuhan dukungan dari sektor swasta tersebut juga dilihat dari ketersediaan dana pembangunan infrastruktur, dimana ketersediaan pendanaan fiskal pemerintah hanya mencapai 41,3%, dan sementara sisa pendanaan diharapkan berasal dari partisipasi BUMN sebesar 22,2% dan swasta sebesar 36,5%.

“Saya mendengar Pemerintah Daerah Kepulauan Riau memiliki 3 proyek besar infrastruktur, namun kurang mendapatkan perhatian dari investor. Permasalah tersebut harus menjadi pembahasan serius antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menemukan jalan keluarnya” tambah Yusid.

Sebagai pelaksana fungsi pembinaan investasi di Lingkungan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur perlu melaksanakan adanya Forum Evaluasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Non-APBN/APBD di Provinsi Kepulauan Riau, untuk menemukenali kendala (bottleneck) dan perilaku  penyelenggaraan investasi infrastruktur. Tidak hanya itu, forum ini dilaksanakan juga untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, tatakelola, implementasi  dan keberlanjutan investasi infrastruktur melalui skema KPBU dalam tataran kelembagaan makro, messo, dan mikro.

“Kepulauan Riau dipilih karena memiliki letak geografis yang strategis, sehingga diharapkan dapat menarik sejumlah investor untuk berinvestasi di Indonesia.” Ungkap Direktur Bina Investasi Infrastruktur Ober Gultom saat memberikan pengarahan.

Ober menambahkan Forum ini diselenggarakan dalam rangka menginventarisir permasalahan dan hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan Investasi Infrastruktur yang berasal dari pendanaan NON APBN/APBD di Kepulauan Riau, sehingga pada akhir forum kita dapat merumuskan gambaran solusi permasalahan.  dan hambatan penyelenggaraan Investasi Infrastruktur  NON APBN/APBD di Kepulauan Riau.

Selain skema, Pemerintah juga akan serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelengaraan investasi infrastruktur serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan investasi infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (ndri/tw)