Himpunan atau Asosiasi terkait dengan sektor konstruksi bukan merupakan organisasi milik PUPR, namun Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi nasional merasa bertanggungjawab untuk mewadahi ahli kontrak konstruksi, demikian diutarakan Menteri Pekerjaan Umum dan…
DJBK – Jakarta. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mensosialisasikan programnya. Untuk mencapai target Direktorat Jenderal Bina Konstruski membutuhkan aktivitas komunikasi publik yang tepat sebagai alat pendukungnya. Hal tersebut diungkapkan…
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bagian Keuangan dan Umum yang bekerjasama dengan Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 1 (BPKW 1) Banda Aceh melaksanakan Bimbingan Teknis Administrasi keuangan…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bosan untuk terus mengkampanyekan urgensi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di pembangunan proyek infrastruktur Kementerian PUPR, bahkan K3 menjadi salah satu unsur produktivitas…
Palembang (8/3)- “Sejak Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku tahun ini, keberadaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi sangat penting,dengan Mobile Training Unit (MTU) diharapkan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat tercapai, karena kami terus bergerak melakukan uji kompetensi.…
Ditjen Bina Konstruksi harus hadir memberikan dukungan terhadap industri konstruksi demi kelancaran pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti yang Presiden RI canangkan.
RUU Jasa Konstruksi diinisiasi DPR RI untuk berubah, hal ini direspon positif oleh Pemerintah, terdapat hal-hal yang dirasakan perlu perbaikan tata kelola sektor jasa konstruksi nasional yang lebih baik serta penyesuaian terhadap dinamika perubahan…
Tahun Anggaran sudah memasuki bulan kedua tahun 2016, Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Surabaya mulai bersiap melaksanakan kegiatan TA. 2016 dengan berpedoman pada koridor Renstra Kementerian PUPR 2015-2019
Salah satu hal yang penting dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yakni kepastian pengembalian investasi yang dibayar melalui pendapatan proyek oleh pengguna, konsekuensinya harus ada sistem transaksi yang mempermudah semua pihak, baik…
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih …
