Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Serahkan Pengelolaan Mobile Training Unit (MTU) Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang (8/3)- “Sejak Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku tahun ini, keberadaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi sangat penting,dengan Mobile Training Unit (MTU) diharapkan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat tercapai, karena kami terus bergerak melakukan uji kompetensi. Dengan mobile-nya kami, hal ini akan berdampak pada luasnya akses pelayanan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi di Indonesia” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib.  Hal ini dikemukakannya pada acara Penyerahan Mobile Training Unit (MTU) kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman,Selasa (8/3) di Palembang.  Sebagai bagian dari acara, berlangsung pula penandatanganan dokumen kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK)  Kementerian PUPR dengan Universitas SriwijayaPalembang. 

Palembang (8/3)- “Sejak Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku tahun ini, keberadaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi sangat penting,dengan Mobile Training Unit (MTU) diharapkan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat tercapai, karena kami terus bergerak melakukan uji kompetensi. Dengan mobile-nya kami, hal ini akan berdampak pada luasnya akses pelayanan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi di Indonesia” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib.  Hal ini dikemukakannya pada acara Penyerahan Mobile Training Unit (MTU) kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman,Selasa (8/3) di Palembang.  Sebagai bagian dari acara, berlangsung pula penandatanganan dokumen kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK)  Kementerian PUPR dengan Universitas SriwijayaPalembang. 

“Dengan diserahkannya MTU ini, segera tim turun ke lapangan, jelajahi desa / kelurahan, kecamatan, di seluruh provinsi Sumatera Selatan, kami yakin akan ada banyak sekalitenaga kerja konstruksi di sini yang tersertifikasi. Harapan kami jangan sampai tenaga kerja konstruksi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, tidak dapat bersaing dan hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” jelas Yusid Toyib.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman, mengatakan sangat mengapresiasi atas penyerahan Mobile Training Unit (MTU) dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja produktif di wilayah Sumatera Selatan, selain itu Pemprov akan terus memberdayakan masyarakat provinsi Sumatera Selatan dalam membangun infrastruktur di wilayahnya sendiri.

“Karena luasnya wilayah kami, harapan kami nanti MTU ini bisa ditambah lagi unitnya untuk Sumatera Selatan, agar masyarakat yang kami berdayakan pun bisa lebih banyak dan cepat proses sertifikasinya”, ujar Mukti Sulaiman bersemangat.

Berdasarkan rencana strategis DJBK periode 2015-2019, diharapkan terdapat 750.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru. Jumlah ini meningkat 11 kali lipat dibandingkan dengan target 2010-2014,  yang hanya mencanangkan 70.000 tenaga kerja bersertifikat. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, diharapkan, peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat berlangsung secara signifikan.

Sementara, terkait dengan penandatanganan dokumen kerjasama antara DJBK PUPR dengan Universitas Sriwijaya, disepakati sejumlah poin kerjasama. Poin-poin kerjasama yang disepakati meliputi pembuatan skema sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dan Politeknik. Skema sertifikasi tersebut, mempertemukan antara persyaratan kebutuhan industri dengan pasar tenaga kerja.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR dalam kerjasama tersebut berperan sebagai jembatan untuk memudahkan industri konstruksi mendapatkan tenaga kerja berkualitas. DJBK juga membantu institusi pendidikan untuk dapat mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan industri. Untuk mendukung peran tersebut, terdapat beberapa hal yang akan secara konsisten dilakukan oleh DJBK Kementerian PUPR yaitu ; memperbanyak jumlah instruktur dan asesor dari praktisi dan perguruan tinggi, distance training dan dukungan subsidi sertifikasi ahli muda bagi yang konsisten bekerja di bidang konstruksi, pinjam pakai alat/sarana prasarana pelatihan/uji sertifikasi, harmonisasi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)  serta fasilitasi dukungan seminar/penyebarluasan penemuan-penemuan baru bidang konstruksi dari perguruan tinggi yang aplikatif di lapangan.

“Kerjasama yang dilakukan oleh DJBK Kementerian PUPR  tidak akan berhenti sampai disini. Kita terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Baik institusi pendidikan, badan usaha konstruksi maupun pemerintah daerah,” ujar  Yusid Toyib, Direktur Jendral Bina Konstruksi.

Sebelumnya, kerjasama dalam meningkatkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sudah dijalin oleh DJBK PUPR dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, badan usaha swasta dan lembaga perguruan tinggi. DJBK telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam hal penyelarasan kebutuhan industri dan kurikulum di institusi pendidikan. Selain itu, DJBK bekerjasama dengan PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan Politeknik Negeri Banjarmasin dalam penyelenggaraan uji kompetensi. DJBK juga menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.Salah satunya PT Wijaya Karya dalam proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi. (dn)