Banten – Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur, salah satunya di wilayah Provinsi Banten, diantaranya, Jalan Tol Panimbangan – Serang, lalu pembangunan infrastruktur yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung…
Mengetahui lebih dalam akan produk hukum Statuter, Non statuter, dan tata cara pembentukannya, merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai tindakan represif dan preventif dari akibat-akibat yang dapat didatangkan dari produk-produk hukum yang di…
Proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Provinsi Sumatera Utara, pada APBD 2016 dianggarkan sekitar Rp. 99 Milyar, ditengah gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten tersebut, Bupati Tapanuli Utara, Nickson Nababan, mengungkapkan kekhawatirannya…
Jakarta – DJBK, Kemeneterian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengelar Pameran Hari Air Dunia (HAD) 2016. Acara ini di gelar pada 10 Mei – 12 Mei 2016…
DJBK – Tangerang. Menghadapi kuartal kedua tahun 2016, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan pelaksanaan anggaran. Ditjen Bina Konstruksi mengadakan Rapat Pembahasan Kemajuan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran…
DJBK – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk berkonsultasi langsung terhadap penyusunan Peraturan Daerah tekait pekerjaan ke-PUan. Rombongan yang…
DJBK – Banten. “Pemerintah harus memiliki akuntabilitas. Maksudnya pemerintah diharuskan melaporkan setiap kegiatan, terobosan, dan hasil kerja kepada masyarakat” Ungkap Panani Kesai, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam pembukaan Pelatihan Jurnalistik Direktorat Jenderal…
Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia ditargetkan tembus angka Rp. 6 Trilyun pada tahun 2015 hingga 2016 ini, atau naik sekitar Rp. 3 trilyun dari perolehan pada tahun 2015. Jika target ini tercapai akan menjadi…
Untuk mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi indonesia Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR memerlukan dukungan sistem pengendalian pengawasan melekat untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta untuk mewujudkan program kerja dan pelaksanaan…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan pemantauan terhadap implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek-proyek pembangunan infrastrukturnya, salah satunya pada pembangunan Pompa Banjir Sistem Sub Das Bendung di…
