Indonesia membutuhkan komitmen para tenaga ahli khususnya sarjana teknik untuk dapat bersama membangun infrastruktur berkualitas dan masif di seluruh pelosok nusantara. DIKTI menyebutkan hingga tahun 2019 Indonesia kekurangan sekitar 120 ribu orang tenaga…
DJBK – Tangerang. “Melaksanakan tugas amanat negara sebagai ASN harus kita lakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib pada Bimtek Tertib Administrasi Keuangan…
DJBK – “Setiap kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus dilakukan dengan cepat namun harus tetap bermutu”, demikian disampaikan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Dudi Suryobintoro pada pembukaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan…
DJBK – Bali. “Mendorong profesionalisme pegawai untuk dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kinerja organisasi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, diantaranya dengan meningkatkan peran jabatan fungsional (jafung) tertentu, seperti jafung pembina…
“Pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah skema terbaik untuk mempercepat proses pembiayaan infrastruktur”, demikian ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka Forum Evaluasi Penyelengaraan Investasi Infrastruktur Non APBN/APBD di Prov. Kepulauan Riau,…
DJBK – Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono resmi melantik pejabat Eselon II dan III Kementerian PUPR Selasa (9/8) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta. Empat belas diantaranya merupakan pejabat…
DJBK – Setelah dilakukan pelantikan pejabat Eselon II dan III oleh Menteri PUPR Rabu (09/08), serah terima jabatan (Sertijab) eselon III di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dilaksanakan pada hari yang sama (09/08) dan…
Di tengah gencarnya pembangunan Infrastruktur di Bali, program pemberantasan kemiskinan serta peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi menjadi perhatian utama para kepala daerah di Provinsi ini. Mobile Training Unit (MTU) menjadi jawaban dan reaksi cepat…
Tata ruang perkotaan terutama di Jakarta di nilai tidak teratur, hal tersebut dapat dilihat dari titik macet yang setiap harinya terjadi seperti di persimpangan jalan dan perlintasan kereta api. Sudah saatnya Pemerintah mencari…
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan masukan bahwa pengadaan pemerintah barang dan jasa sedapat mungkin terpisah antara pengadaan barang dan pengadaan jasa, atau dapat juga peraturan tersebut memiliki Bab tersendiri…
