“Saat ini dibutuhkan tenaga professional atau petugas yang mengerti akan produk-produk hukum dalam rangka mendukung efektifitas penyusunan, penggunaan dan penyebarluasan produk hukum jasa konstruksi”. Ungkap Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi…
DJBK – Dalam rangka Progres Penyusunan Konsepsi Sistem Manajemen Proyek untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan Pengembangan usaha di Sektor Konstruksi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penyenggelaraan jasa Konstruksi dan Direktorat Bina Konstruksi melakukan…
DJBK – Jakarta. Pemerintah Indonesia yang terus memfokuskan pada pembangunan infrastruktur telah mengumumkan berbagai paket stimulus ekonomi yang signifikan dan komprehensif, yang erat kaitannya dengan sektor infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah…
“Sejak diberlakukannya MEA sejak 1 Januari 2016, keberadaan pekerja konstruksi bersertifikat menjadi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di sebuah wilayah, termasuk Provinsi Gorontalo”, Ujar Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Darda Daraba, dalam sambutannya…
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yang juga sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (HAKKI), Yusid Toyib mendeklarasikan pendirian Dewan Pengurus Daerah HAKKI Provinsi Gorontalo. Pendeklarasian ini disaksikan…
Banten – Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur, salah satunya di wilayah Provinsi Banten, diantaranya, Jalan Tol Panimbangan – Serang, lalu pembangunan infrastruktur yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung…
Mengetahui lebih dalam akan produk hukum Statuter, Non statuter, dan tata cara pembentukannya, merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai tindakan represif dan preventif dari akibat-akibat yang dapat didatangkan dari produk-produk hukum yang di…
