Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pindana korupsi dengan menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini merupakan salah satu upaya…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam rangka pencegahan korupsi serta untuk meningkatkan pelayanan publik. Demi mencegah terjadinya…
“Proposal Positioning dan Roadmap Pembinaan Konstruksi akan menjadi acuan kita dalam pelaksanaan tugas pembinaan Jasa Konstruksi. Untuk itu saya harap agar tujuan pembinaan diturunkan dalam strategi-strategi yang terukur sehingga lebih implementatif”, demikian disampaikan…
Pengadaan barang/jasa (PBJ) Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pembangunan, termasuk Pembangunan Infrastruktur. Oleh karena itu pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan dilakukan dengan efektif efisien. PBJ juga harus dilaksanakan dengan…
Dalam rangka Hari Bakti PU ke-76, pada Jumat (3/12) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Lembaga Sertifikasi Mutu International kepada 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa…
Banjarmasin – Dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawab menjadi pembicara dalam acara “Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntablitas Pengadaan Barang dan Jasa” yang diselenggarakan oleh KPK di Banjarmasin. Kamis,…
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Sebab PBJ menjadi Langkah awal proses seluruh tahapan pekerjaan konstruksi. Untuk itulah PBJ harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan penuh…
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah saat ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam setiap pembangunan infrastruktur proses pengadaan barang/jasa menjadi salah satu proses penting sebelum dilakukannya…
KALTARA – Kementerian PUPR memiliki tugas melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sekaligus ujung tombak dalam pemulihan perekonomian Nasional. Oleh karenanya Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar. Untuk dapat maksimal membelanjakannya sesuai…
Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Pada 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 Triliun yang dialokasikan untuk…
