Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Sebab PBJ menjadi Langkah awal proses seluruh tahapan pekerjaan konstruksi. Untuk itulah PBJ harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan penuh…
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah saat ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam setiap pembangunan infrastruktur proses pengadaan barang/jasa menjadi salah satu proses penting sebelum dilakukannya…
KALTARA – Kementerian PUPR memiliki tugas melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sekaligus ujung tombak dalam pemulihan perekonomian Nasional. Oleh karenanya Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar. Untuk dapat maksimal membelanjakannya sesuai…
Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Pada 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 Triliun yang dialokasikan untuk…
Dalam upaya pencegahan korupsi, Kementerian PUPR melakukan pembangunan karakter para pegawainya, terutama dalam klausul pemusatan layanan pengadaan dengan re-organisasi ULP dan Pokja PBJ, serta Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan…
Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan kepercayaan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari besaran anggaran yang diberikan yaitu Rp 131,81 Triliun pada Tahun Anggaran 2021. Tentunya, kepercayaan ini…
Kementerian PUPR terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran-pelanggaran terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sesuai dengan Arahan dari Bapak Menteri PUPR Basuki…
Kementerian PUPR mempunyai amanat besar dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Amanat tersebut terlihat dengan besaran Anggaran Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 149,81 Trilyun. Tentunya kepercayaan ini harus juga diimbangi dengan sistem kerja…
Dalam beberapa kesempatan Menteri PUPR menyampaikan bahwa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah ‘wajah’ dari Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan infrastruktur. Hal tersebut karena proses Pengadaan…
