PALU – Dalam rangka mendukung terwujudnya tenaga kerja konstruksi berkualitas melalui sertifikasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali menyerahkan pengelolaan satu unit Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan keliling kepada PemerintahProvinsi.…
JAKARTA—Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) berharap sertifikasi terhadap pekerja konstruksi Indonesia terus diperluas untuk meredam masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Tanah Air.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib membuka dan memberikan arahan dalam Focus Group Discussion Kegiatan Swakelola dan Kick Off Meeting Satker di Direktorat Jenderal Bina Investasi Infrastruktur, Rabu (05/07) di Bogor.…
Merdeka.com – Pemerintah Jokowi-JK terus menggenjot daya saing infrastruktur Indonesia. Data The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60, naik dua…
DJBK-TANGGERANG. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melakukan Penandatangan Pakta Komitmen Implementasi Pelaksanaan Amanat UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dengan 30 Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Penandatangan ini disaksikan oleh Sekretaris…
Menyelaraskan kebutuhan lapangan dengan modul, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Terpadu Paket Pekerjaan Kontraktual Direktorat Bina Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi TA 2017. Acara ini dibuka oleh Direktur Jenderal…
The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dikeluarkan olehWorld Economic Forum menunjukkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60, naik dua peringkat dari data tahun 2015-2016, namun masih tertinggal di bawah Singapura,…
Kementerian PUPR kembali melaksanakan Uji Kompetensi Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil pada Proyek Internal dan Eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uji kompetensi ini merupakan kegiatan Tahap I dengan melibatkan 813 pekerja yang…
Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pelaksana (PP) harus ditetapkan dengan waktu paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang di sahkan. Menindaklanjuti amanat tersebut berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal…
UU tentang Jasa Konstruksi juga memberi mandat untuk membuat dua Keputusan Menteri dan dua Peraturan Daerah Selain itu, aturan turunan yang telah dibuat pasca diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 1999 sepanjang tidak sesuai…
