Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tengah mematangkan Pedoman Proses Sertifikasi Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Rekomendasi Lembaga Sertifikasi…
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan Pencanangan Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sistem…
Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan kepercayaan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari besaran anggaran yang diberikan yaitu Rp 131,81 Triliun pada Tahun Anggaran 2021. Tentunya, kepercayaan ini…
Kementerian PUPR terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran-pelanggaran terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sesuai dengan Arahan dari Bapak Menteri PUPR Basuki…
Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan profesionalitas sistem pengadaan barang/jasa salah satunya dengan cara menggunakan E-katalog, yaitu aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan…
Kementerian PUPR mendorong BUJK dan Tenaga Kerja Konstruksi input pengalaman melalui Platform Digital Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN). SIMPAN akan menghimpun data pengalaman dari seluruh badan usaha dan tenaga ahli…
Berbicara percepatan pembangunan infrastruktur, relaksasi dan percepatan proses pemilihan penyedia menjadi salah satu kunci utama. Kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah para pelaku konstruksi harus memiliki persepsi yang sama terhadap regulasi terkait…
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan sosialisasi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang…
Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia terutama dalam hal investasi. “Dan untuk dapat melaksanakan UU Cipta Kerja tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksananya yang menguraikan…
