Kementerian PUPR terus melanjutkan Pembangunan Infrastruktur di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian bangsa dan memberikan berbagai dampak positif lainnya seperti: peningkatan mobilitas, dan peningkatan daya saing Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian…
Menyadari pentingnya Pembangunan Infrastruktur untuk pemulihan ekonomi Nasional, maka Anggaran tahun 2022 diprioritaskan salah satunya untuk infrastruktur yaitu sebesar Rp384,8 Triliun. Diharapkan dengan adanya percepatan Pembangunan Infrastruktur tersebut akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar…
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah saat ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam setiap pembangunan infrastruktur proses pengadaan barang/jasa menjadi salah satu proses penting sebelum dilakukannya…
Pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan Pembangunan Infrastruktur baik fisik dan non fisik sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca Pandemi, dan sekaligus menjadi salah satu cara untuk mencegah korupsi pada keuangan negara. Untuk…
KALTARA – Kementerian PUPR memiliki tugas melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sekaligus ujung tombak dalam pemulihan perekonomian Nasional. Oleh karenanya Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar. Untuk dapat maksimal membelanjakannya sesuai…
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) di Jakarta, Selasa (5/10/2021). Operasionalisasi ini merupakan amanat UU Nomor…
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah bidang konstruksi yang baik dan berkualitas menjadi kunci utama terlaksananya Pembangunan Infrastruktur. Tentunya untuk dapat mencapai PBJ yang baik tersebut memerlukan berbagai faktor yang mampu mewujudkannya, salah satunya adalah…
Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR telah mereformasi organisasi pengadaan jasa konstruksi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) yaitu 34 Balai Pelaksana…
