Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan komitmen dalam pengendalian gratifikasi dan tindakan korupsi dengan melakukan kegiatan Internalisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System (WBS), pada Selasa (28/06) secara daring. Saat ini, skor Indeks…
Peraturan diciptakan untuk mewujudkan keteraturan, hal inilah yang diharapkan untuk dapat tercipta dalam iklim subsektor Jasa Konstruksi. Upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021…
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada pertengahan Mei 2022 lalu, meminta jajarannya untuk mempercepat belanja infrastruktur. Hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja pada proyek padat karya,…
Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pindana korupsi dengan menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini merupakan salah satu upaya…
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali melakukan pencanangan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian PUPR dalam upaya pencegahan korupsi, serta meningkatkan awareness seluruh personel…
