Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan komitmen dalam pengendalian gratifikasi dan tindakan korupsi dengan melakukan kegiatan Internalisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System (WBS), pada Selasa (28/06) secara daring. Saat ini, skor Indeks…
Peraturan diciptakan untuk mewujudkan keteraturan, hal inilah yang diharapkan untuk dapat tercipta dalam iklim subsektor Jasa Konstruksi. Upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021…
Yudha Mediawan selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara pada hari Senin, 06 Juni 2022 bersama Putut Marhayudi selaku Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dewi…
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada pertengahan Mei 2022 lalu, meminta jajarannya untuk mempercepat belanja infrastruktur. Hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja pada proyek padat karya,…
Pemerintah terus mendorong Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya. Dengan demikian kelancaran suatu proyek pekerjaan konstruksi sangatlah penting, agar masyarakat dapat…
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi. Penetapan…
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 8 Pejabat Tinggi Pratama, 20 Pejabat Administrator, dan 3 Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR,…
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Kerja (raker) 2022 untuk membahas mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA 2023. Raker ini diselenggarakan secara hybrid…
Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pindana korupsi dengan menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini merupakan salah satu upaya…
Kementerian PUPR terus berupaya untuk melakukan optimalisasi Belanja Kementerian/ Lembaga terutama dalam program Bangga Buatan Indonesia (BBI), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Bela…
