UNIT BALAI DITJEN BINA KONSTRUKSI SEBAGAI MOTOR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KONSTRUKSI.

Menyadari saat ini begitu maraknya pembangunan infrastruktur Nasional tahun 2015 hingga 2019 akan booming oleh konstruksi. Hal itu terlihat dari alokasi dana yang diberikan oleh pemeritah begitu sangat besar dalam sektor konstruksi, oleh karena nya harus diperlukan visi misi dalam rangka mensiasati permasalahan konstruksi yang saat ini banyak dihadapi.

“meningkatnya pembangunan konstruksi saat ini pastinya akan di imbangi dengan rentanya resiko yang akan terjadi, kedepan kami berupaya keras dengan apa yang dilakukan pemerintah berkomitmen membentuk tim Komite Keselamatan Konstruksi nantinya tidak akan terjadi kegagalan konstruksi apalagi bangunan” demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin dalam memberikan arahan sekaligus membuka Forum Koordinasi Regional Pembinaan Konstruksi Wilayah Kalimantan. Selasa, (13/3) di Banjarmasin.

Menyadari saat ini begitu maraknya pembangunan infrastruktur Nasional tahun 2015 hingga 2019 akan booming oleh konstruksi. Hal itu terlihat dari alokasi dana yang diberikan oleh pemeritah begitu sangat besar dalam sektor konstruksi, oleh karena nya harus diperlukan visi misi dalam rangka mensiasati permasalahan konstruksi yang saat ini banyak dihadapi.
 
“meningkatnya pembangunan konstruksi saat ini pastinya akan di imbangi dengan rentanya resiko yang akan terjadi, kedepan kami berupaya keras dengan apa yang dilakukan pemerintah berkomitmen membentuk tim Komite Keselamatan Konstruksi nantinya tidak akan terjadi kegagalan konstruksi apalagi bangunan” demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin dalam memberikan arahan sekaligus membuka Forum Koordinasi Regional Pembinaan Konstruksi Wilayah Kalimantan. Selasa, (13/3) di Banjarmasin.
 
Dirjen Bina Konstruksi menambahkan bahwasanya saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan konstruksi, oleh karena itu diperlukan pembentukan modal dengan bekal keahlian dan kompetensi kinerja terhadap pekerja kontruksi melalui metode – metode yang telah di canangkan Pemerintah yakni Uji Kompetensi dan Sertifikasi.
 
“Saya ingatkan kembali  kepada  semua stakeholder pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pelatihan strategis agar berjalan baik sesuai dengan standard dan peraturan” tambah Dirjen Bina Konstruksi.
 
Isu tenaga kerja Asing juga menjadi ketakutan atau permasalahan besar bagi tenanga kerja nasional, pasalnya banyaknya serbuan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan mengambil sebagian lahan pekerjaanya, untuk mensiasati itu Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyiapkan program kerja melalui percepatan uji sertifikasi, link and match dan pelatihan mandiri yang juga merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, program-progam pembinaan konstruksi ini diharapkan dapat terwujud dengan peran serta seluruh stakeholder wilayah Kalimantan.
 
Dijelaskan maksud dari kegiatan pelaksanaan pembinaan forum pembinaan konstruksi kegiatan ini adalah sebagai Road Map atau koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan konstruksi di daerah dengan stakeholder khususnya yang ada di Wilayah Kalimantan. Dalam penyampaian program-program pembinaan konstruksi di wilayah Kalimantan yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan proyek- proyek daerah, mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi di seluruh proyek strategis Kementerian PUPR.
 
Dirjen Bina Konstruksi juga mengingatkan hal penting tentang persoalan pembangunan infrastruktur di daerah yang seharusnya dapat berjalan cepat dengan memanfaatkan kerjasama dengan investor. Ia berharap bahwa sekarang Pemerintah daerah dapat mengubah paradigma yang terdahulu, sekarang pemerintah daerah dapat memanfaatkan kesempatan skema KPBU untuk mendorong pembangunan di daerahnya, sehingga tidak lagi bergantung dari alokasi dana APBN. “ tentang adanya keterbatasan anggaran dalam pembangunan di daerah nantinya akan dapat diatasi dengan skema kerjasama badan usaha yang bisa dilakukan” tungkas Dirjen Bina Konstruksi
 
Harapan Ditjen Bina Konstruksi melaluiperan aktif Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin sebagai motor penggerak dalam rangka menggalakkan peningkatan kompetensi SDM bidang K3 Konstruksi perlu ditingkatkan melalui bentuk pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. (Har/tw/)
SEBARKAN ARTIKEL INI!