Untuk mendapatkan potret atau gambaran pelaksanaan pembinaan konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi melakukan survey terkait administrasi kontrak, penyelenggaraan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), Kondisi material dan peralatan konstruksi, serta Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ke berbagai proyek ke-PUPR-an di Indonesia.
Untuk mendapatkan potret atau gambaran pelaksanaan pembinaan konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi melakukan survey terkait administrasi kontrak, penyelenggaraan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), Kondisi material dan peralatan konstruksi, serta Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ke berbagai proyek ke-PUPR-an di Indonesia.
Survey tersebut dilakukan selama tahun 2016, dan hingga 27 November 2016 telah disurvey sebanyak 998 proyek, oleh 70 tenaga survey atau survivor. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, akan menjadi bahan kebijakan Ditjen Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas pembinaan jasa konstruksi di Indonesia.
“Berdasarkan laporan terdapat penemuan adanya semen Cina masuk ke Indonesia. Hal tersebut harus ditinjau kembali, apakah semen itu sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau belum, jika belum kita laporkan. Biar nanti Kementerian Perindustrian melakukan peninjauan/teguran sesuai peraturan yang berlaku”, demikian yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka Finalisasi Hasil Rapid Assesment Pembinaan Konstruksi Senin (05/12) di Denpasar, Bali.
Yusid Toyib juga memberikan apresiasi atas keberanian dan perjuangan survivor dalam mencari data konstruksi di lokasi proyek. Sekaligus berharap dapat menggambarkan dalam sebuah buku yang menceritakan perjuangan, kesulitan, suka dan duka dalam mencari data tersebut, yang terdiri dari tulisan pengalaman para survivor selama mencari data dilokasi proyek.
“Melalui buku tersebut data dan informasi yang dikumpulkan dapat dianalisa menjadi bahan masukan bagi perumusan kebijakan pembinaan konstruksi ke depan agar lebih komprehensif dan menjawab permasalahan/kebutuhan di lapangan sekaligus sebagai pertukaran informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan konstruksi” sambung Yusid.
Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat menganalisa dan mengolah data menjadi informasi untuk merumuskan kebijakan pembinaan konstruksi kedepan. Pelaksanaan survey ini bukan tanpa masalah dan kendala, tetapi dengan bekal kapasitas dan pengetahuan serta didukung penggunaan perangkat survei Mobile Application, pelaksanaan Rapid Assesment yang dilakukan dapat berjalan optimal dan memperoleh data dan informasi.
Hubungan positif dengan memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi Ditjen Bina Konstruksi kepada seluruh mitra kerja Pembina konstruksi nasional dan stakeholder harus terus terjalin baik. Karena hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi Ditjen Bina Konstruksi. (dri/tw)