TEKNOLOGI JEMBATAN JUDESA MEMBUKA AKSES PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

Kementerian PUPR mengembangkan teknologi infrastruktur pembangunan jembatan perdesaan yang disebut dengan teknologi jembatan JUDESA (Jembatan Untuk Desa -Asimetris), dimana jembatan ini dapat diterapkan secara fleksibel dan ekonomis oleh masyarat serta Perangkat Desa. Adanya teknologi ini memungkinan akses untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, Rido M.Ichwan, pada Seminar Nasional Penerapan Teknologi JUDESA (Jembatan Gantung Asimetris Untuk Desa), Rabu (14/9) di Serang Banten.

Kementerian PUPR mengembangkan teknologi infrastruktur pembangunan jembatan perdesaan yang disebut dengan teknologi jembatan JUDESA (Jembatan Untuk Desa -Asimetris), dimana jembatan ini dapat diterapkan secara fleksibel dan ekonomis oleh masyarat serta Perangkat Desa. Adanya teknologi ini memungkinan akses untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, Rido M.Ichwan, pada Seminar Nasional Penerapan Teknologi JUDESA (Jembatan Gantung Asimetris Untuk Desa), Rabu (14/9) di Serang Banten.

“Teknologi JUDESA memungkinkan Pembangunan infrastruktur perdesaan dilaksanakan secara partisipatif di mana masyarakat dapat memilih prioritas pembangunan infrastruktur yang diinginkan sesuai hasil musyawarah desa”, ujar Rido M. Ichwan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jembatan menjadi prioritas untuk desa yang bertipologi tertinggal dan berkembang, dengan adanya jembatan akan lebih memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Hadirnya teknologi JUDESA dinilai tepat di saar Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di segala sektor, dimana beberapa penyelenggara negara di daerah hingga kepala desa cukup merasakan dampaknya. Salah satunya ketika desa memerlukan pembangunan infrastruktur jembatan untuk mempermudah masyarakat ke pasar, ke sekolah, bekerja.

Provinsi Banten sendiri memiliki lebih kurang 1.236 Desa yang dipisahkan oleh banyak sungai sehingga kebutuhan infrastruktur jembatan sangat dibutuhkan. Kementerian PUPR memiliki teknologi jembatan JUDESA hasil temuan para peneliti Balitbang yang relatif ekonomis. Judesa ini dapat didorong penerapannya untuk desa-desa yang memiliki kondisi geografis seperti di Provinsi Banten.

“Pondasi Judesa disebut asimetris karena hanya berada di satu sisi, dan pembangunannya sendiri menjadi lebih mudah karena pengangkutan bahan material dilakukan pada satu sisi”, ujar Rido M.Ichwan.

Selain itu, pengangkutan material untuk pembangunan jembatan juga lebih mudah karena pengurangan komponen sistem pengaku ikatan angin. Sistem ini memanfaatkan struktur lantai monolit yang cukup kaku terhadap gaya lateral, serta dengan tiang tunggal di satu sisi, biaya material struktur jembatan dapat diminimalisir.

Kualitas Jembatan dijamin untuk dapat menjadi salah satu alternatif pilihan jenis jembatan di desa yang relatif ekonomis dan efisien, yang penerapannya dapat didorong untuk desa-desa Indonesia.

Rido menambahkan, “Material Judesa merupakan hasil pabrikasi yang disiapkan sebelum dikirim ke lokasi, sehingga membuat waktu pengerjaan jembatan lebih cepat. Sistem jembatan modular ini juga menambah kemudahan pembangunan dengan swadaya masyarakat”.

Seminar Nasional yang diselenggarakan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadirkan para pembicara diantaranya, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Ekonomi dan Invetasi, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas, Direktur Sarana Prasarana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, lalu Kapusjatan Balitbang. Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Kepala Dinas PU se Provinsi Banten, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk 151 orang para Aparatur Desa se-Provinsi Banten.

Beberapa kepala desa diantaranya dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten menyatakan terima kasihnya atas penyelenggaraannya seminar ini. “Sangat bermanfaat, kami secara teknis masih awam bagaimana pembangunan jembatan desa yang berkualitas dengan biaya ekonomis, lalu bagaimana pemeliharaannya, karena dampaknya kami lah yang akan mendapatkan protes langsung dari masyarakat ketika jembatan rusak”, ujar Kepala Desa Cihambali, Kecamatan Cibeber. (Dn/tw)