RAPAT KERJA SEBAGAI PEMANTAPAN PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI

DJBK – Jakarta. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib resmi membuka Rapat Kerja Persiapan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2016 di Jakarta (18/11). Acara ini dilakukan sebagai pemantapan pelaksanaan program pembinaan bidang konstruksi Indonesia. Rapat yang diadakan selama tiga hari ini dihadiri oleh tim pembina jasa konstruksi pusat dan provinsi, asosiasi, dan akademisi yang terkait di bidang konstruksi.

DJBK – Jakarta. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib resmi membuka Rapat Kerja Persiapan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2016 di Jakarta (18/11). Acara ini dilakukan sebagai pemantapan pelaksanaan program pembinaan bidang konstruksi Indonesia. Rapat yang diadakan selama tiga hari ini dihadiri oleh tim pembina jasa konstruksi pusat dan provinsi, asosiasi, dan akademisi yang terkait di bidang konstruksi.

Fokus utama dari diadakannya rapat ini adalah untuk mewujudkan ketahanan masyarakat konstruksi dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Indonesia mengatakan terbukanya kebebasan di ASEAN mengharuskan badan usaha Indonesia harus bisa bersaing dengan pihak asing. “Cara untuk menghadapi persaingan dengan pihak asing adalah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, semua upaya harus dilakukan.”, kata Yusid.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyiapkan perangkat pembinaan dengan memperkuat tim pembina jasa konstruksi di seluruh tingkat. Yusid juga menekankan pentingnya dana APBD dalam pembinaan sektor konstruksi ini. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya pemerintah daerah yang mengalokasikan dana pembinaan. Nantinya harus ada sinergi untuk anggaran pembinaan.

Acara dilanjutkan dengan panel yang membahas mengenai Upaya Untuk Koordinasi Tata Laksana Pembinaan Konstruksi di Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota. Dalam panel tersebut, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Yaya Supriyatna yang menjadi salah satu narasumber. Berubahnya struktur badan pembina konstruksi menjadi direktorat tidak merubah tugas intinya sebagai pembina konstruksi. Hal yang terpenting adalah bagaimana mensinergikan lembaga-lembaga terkait untuk memajukan konstruksi Indonesia.

Tantangan yang dihadapi adalah kurang antusiasnya para pekerja di daerah terhadap pembinaan. Hal ini berbanding terbalik dengan kencangnya usaha pemerintah pusat dan daerah untuk membina pekerjanya. Menurut Yaya Supriyatna, harus ada kesinergisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membina pekerja konstruksi Indonesia. Pembinaan yang juga dibahas didalam Undang-undang jasa Konstruksi yang sedang direvisi merupakan modal dasar dalam keseimbangan pembinaan secara keseluruhan. “Harus ada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.”, kata Yaya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengoptimalkan pembinaan bidang konstruksi di Indonesia yang sinergis. Kedepannya, hasil dari rapat kerja ini akan menjadi landasan pelaksanaan program Direktur Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2016. (cha)