PROGRAM PEMINJAMAN MTU DIAPRESIASI KOMISI V DPR RI

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menghadiri Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Rabu (12/7). Dalam kesempatan ini, Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2017 dan program kegiatan pembinaan konstruksi TA 2018.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menghadiri Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Rabu (12/7). Dalam kesempatan ini, Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2017 dan program kegiatan pembinaan konstruksi TA 2018.

Yusid menjelaskan bahwa pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah menyelesaikan sebanyak 8 program prioritas. Salah satu yang dirasakan bermanfaat merupakan peminjaman MTU untuk membina konstruksi ditingkat kabupaten kota.  

Keberadaan MTU juga diapresiaasi oleh anggota Komisi V DPR RI. Beberapa berpendapat MTU diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat di Indonesia. Yusid juga menjelaskan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan pembinaan konstruksi tanpa harus terpaku oleh anggaran. 

“Bagaimana dengan dana yang sedikit bisa mendapatkan hasil yang maksimal”, ujar Yusid sebagai tanggapan dari usaha kerjasama dengan pihak terkait. 

 Tak kalah penting, Yusid juga menyampaikan program dan kegiatan prioritas DJBK. Peningkatan kapitalisasi konstruksi melalui simpul KPBU untuk meningkatkan investasi. Selain itu, peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi juga akan dilakukan lebih intensif melalui penerapan SMM dan SMK3 serta peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan administrasi kontrak konstruksi. 

Kinerja BUJK dan utilitas produk unggulan dalam negeri dan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dan produktivitas kerja konstruksi juga menjadi salah satu program prioritas DJBK. Kerjasama strategis dan pemberdayaan terus dilakukan melalui melanjutkan kerjasama strategis dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta menjamin mutu pelaksanaan pembinaan konstruksi

Pemerintah juga akan melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian mutu kapasitas jasa konstruksi yang akan didukung oleh Balai-Balai DJBK. Selain itu juga pengelolaan teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi akan menjadi perhatian di tahun mendatang.Terakhir, pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi tak luput dari program prioritas DJBK pada tahun anggaran mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Ketiga Direktorat Jenderal tersebut melakukan pemaparan didepan anggota Komisi V DPR RI. (cha/tw)

SEBARKAN ARTIKEL INI!