PENANDATANGANAN KONTRAK PROYEK GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DJBK – Jakarta. Presiden RI Joko Widodo menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR pada hari Selasa (6/1). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Turut hadir juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

DJBK – Jakarta. Presiden RI Joko Widodo menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR pada hari Selasa (6/1). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Turut hadir juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Penandatanganan kontrak proyek ini dilakukan di lima daerah yaitu Surabaya, Jayapura, Medan, Manado, dan Banjarmasin. Proses penandatanganannya dilakukan serentak dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo beserta pejabat lainnya melalui video conference. Berbagai proyek yang dilakukan yaitu pembangunan waduk, irigasi, jalan di kawasan perbatasan dan pengadaan rumah susun.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pada awal tahun 2016 diharapkan semua proyek dapat memulai pekerjaannya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan target penyerapan pada bulan ini diharapkan dapat mencapai angka 5-6%. Dalam kesempatan tersebut, berbagai daerah yang terlibat melaporkan pencapaian tahun lalu serta menjabarkan paket proyek yang akan dijalankan. Paket tersebut antara lain Papua sebanyak 836 paket, Kalimantan 145 paket, Sumatra 190 paket, Jawa, Bali, NTT, dan NTB 138 paket, dan Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara sebanyak 123 paket.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal ini merupakan pola baru sebagai perbaikan cara kerja. “Penandatanganan proyek dilakukan di awal tahun karena ini akan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, kata Presiden Joko Widodo. Ia juga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara satu kementerian dengan yang lainnya dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Untuk pengadaan proyek, Presiden Jokowi mengarahkan agar menjadikan pekerjaan di proyek menjadi padat karya dengan tenaga kerja Indonesia dan kontraktor lokal. Hal tersebut harus dilakukan agar roda perekonomian di daerah dapat lebih maju.

Pada tahun 2016, Kementerian PUPR akan menjalankan sebanyak 10.619 paket proyek. Dalam menyelenggarakannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan mengawal percepatan pembangunan. Dalam berbagai kesempatan, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menyatakan bahwa DJBK telah menyiapkan berbagai kebijakan agar dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. (cha)