Pemerintah Dorong Swasta Untuk Berinvestasi di Sektor Konstruksi Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Danis Sumadilaga memberikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rakornas KADIN) 2017, Selasa (03/10) di Jakarta. Dalam paparannya Danis menjelaskan tentang Strategi memaksimalkan peran sektor konstruksi swasta nasional untuk investasi dan konstruksi di dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Danis Sumadilaga memberikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rakornas KADIN) 2017, Selasa (03/10) di Jakarta. Dalam paparannya Danis menjelaskan tentang Strategi memaksimalkan peran sektor konstruksi swasta nasional untuk investasi dan konstruksi di dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada indikator pembangunan infrastruktur Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, seperti : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penurunan/pengendalian angka inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran. Langkah yang dilakukan melalui kebijakan ekonomi berkeadilan, pembangunan infrastruktur, penguatan bidang industrialisasi, serta deregulasi dan paket kebijakan ekonomi.

 “Kementerian PUPR memiliki angka anggaran yang cukup tinggi, yaitu hampir 100 Trilyun rupiah. Namun, anggaran tersebut bukanlah anggaran yang diperuntukan untuk membangun infrastruktur seluruhnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR bersifat mendukung atau memberikan subsidi, dan memberikan peluang bagi pihak swasta untuk turut berinvestasi dalam bidang infrastruktur” ungkap Danis.

Lebih lanjut Danis menjelaskan bahwa terdapat beberapa inovasi pendanaan pembangunan infrastruktur yaitu dengan investasi bersama pihak swasta, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN/BUMD, dan APBN/D.

Sektor jalan tol dan perumahan masih menjadi sektor seksi para investor, sehingga pemerintah memberikan kesempatan bagi para investor di lokasi-lokasi strategis untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Sementara apabila terdapat proyek yang masuk kedalam jalan nasional namun kurang commersil, pemerintah akan mengambil alih dengan menggunakan dana APBN/APBD yang tersedia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan perlu mengoptimalisasikan peran swasta dalam pembangunan melalui skema KPBU dan PINA (pembiayan investasi non anggaran).

Diharapkan melalui skema KPBU dan PINA akan dapat mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pada proyek-proyek yang menjadi prioritas pembangunan” ujar Bambang.

“Sektor konstruksi merupak sektor yang menguntungkan dari segi bisnis, sehingga tidak hanya investor asing yang menanam modal di Indonesia namun juga diharapkan akan ada pengusaha asli Indonesia yang mampu berinvestasi dalam sektor infrastruktur di Indonesia” tutup Bambang S.P. Brojonegoro. (dri/tw)