MTU WUJUD DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor – DJBK. Menjawab kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang semakin meningkat  di Kalimantan Utara, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) menyerahterimakan 1 buah Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan keliling kepada Gubernur Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, Senin (22/8) di Tanjung Selor, Kaltara.

Tanjung Selor – DJBK. Menjawab kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang semakin meningkat  di Kalimantan Utara, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) menyerahterimakan 1 buah Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan keliling kepada Gubernur Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, Senin (22/8) di Tanjung Selor, Kaltara.

Seiring dengan prioritas pembangunan Kalimantan Utara terutama infrastruktur di daerah perbatasan, MTU akan dimanfaatkan pemerintah provinsi Kaltara untuk mengunjungi pelosok daerah. MTU digunakan untuk mengenalkan dan mengajarkan pola kerja efektif dan efisien, guna memberikan hasil optimal pada pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara, khususnya di daerah perbatasan.

“Kaltara yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah perbatasan. Butuh pekerja konstruksi terampil dan bersertifikat yang memiliki pola kerja efektif, dengan MTU, pemerintah provinsi dapat memberdayakan masyarakat setempat”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Yusid Toyib.

MTU terdiri dari unit operasional kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware. Tiga komponen ini tergabung dalam satu paket yang akan menjadi penggerak terselenggaranya pelatihan.

Pemprov Kaltara mengapresiasi upaya Kementerian PUPR dalam serah terima pengelolaan MTU ini, khusunya berkontribusi pada penyediaan tenaga kerja konstruksi pada proyek pembangunan infrastruktur daerah perbatasan yang menjadi prioritas.

“Presiden concern sekali dengan pembangunan perbatasan, kehadiran MTU ini memberi peluang bagi masyarakat pekerja kami untuk bisa bekerja lebih produktif”, ujar Irianto Lambrie.

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri, Provinsi Kaltara 2016, telah mengalokasikan dana senilai Rp 178 miliar untuk membangun infrastruktur jalan sehingga dapat membuka isolasi di wilayah perbatasan. Saat ini pembangunan yang sedang  berjalan, yaitu pembangunan jalan dan jembatan dari Malinau menuju ke Long Bawan, Ibukota Kecamatan Krayan Induk, yang merupakan wilayah terdepan Kaltara dan berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Sektor konstruksi tahun 2016 lalu di Kaltara memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto sebesar 11,4 persen, di bawah pertambangan dan pertanian, dengan kontribusi 6 persen lapangan kerja di Provinsi Kaltara.

“Bangunan di Kaltara harus berkualitas, terjangkau, mudah, hemat energi, dan ramah lingkungan. Kualitas bangunan juga mencerminkan penggunanya. Selain itu, bisa menerapkan desain kearifan lokal tapi tidak menyulitkan dalam pemeliharaan bangunan tersebut”, tambah Irianto Lambrie.

Kementerian PUPR sendiri telah melakukan serah terima MTU ke berbagai pemerintah provinsi di Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas dan sertifikasi pekerja konstruksi seluruh Indonesia. Sesuai dengan rencana strategis DJBK Kementerian PUPR hingga 2019, diharapkan dapat mencapai 500,000 orang diantaranya adalah tenaga terampil bersertifikat.

Hadir pula pada acara ini Wakil Gubernur dan seluruh jajaran SKPD Provinsi Kalimantan Utara, serta pejabat eselon 2, 3 dan 4 DJBK. Selain itu, Gubernur dan Wagub Kaltara, serta Dirjen Bina Konstruksi, menyaksikan penandatanganan kerjasama operasional Balai Jasa Konstruksi Wilayah Banjarmasin dengan PT. Kayan Lestari dan Dirketur Kerjasama dan Pemberdayaan untuk memfasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi SDM Konstruksi di wilayah Kaltara. (red)

SEBARKAN ARTIKEL INI!