KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA JADI SOLUSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

“Keterbatasan pembiayaan APBN harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur”, hal tersebut disampaikan oleh  Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib saat menjadi pembicara dalam seminar Construction Tech Indo 2016 di Jakarta, Rabu (9/11). Pada kesempatan tersebut, Yusid memaparkan materi dengan tema Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Dan Reformasi Industri Konstruksi Bagi Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur 2015 – 2019.

“Keterbatasan pembiayaan APBN harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur”, hal tersebut disampaikan oleh  Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib saat menjadi pembicara dalam seminar Construction Tech Indo 2016 di Jakarta, Rabu (9/11). Pada kesempatan tersebut, Yusid memaparkan materi dengan tema Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Dan Reformasi Industri Konstruksi Bagi Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur 2015 – 2019.

Mendesaknya kebutuhan akan pembiayaan kreatif bidang Infrastruktur mengingat adanya gap pembiayaan pembangunan Infrastruktur hingga sebesar Rp 626 Triliun.  Hal ini terlihat dari Data Bappenas dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 yang menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai IDR 4.796T dengan kebutuhan pendanaan Infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebesar IDR 1.915 T, sementara total anggaran pendanaan APBN yang tersedia di Kementerian PUPR sebesar 1.289 T. Bahkan di saat yang sama pula, Pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di berbagai Kementerian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah Menunjuk satu unit kerja untuk menjadi simpul Investasi, yakni Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Simpul KPBU sangat dibutuhkan agar lebih banyak lagi proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR yang menarik bagi sektor swasta.

Selain itu, Yusid juga menerangkan mengenai upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di sektor jasa konstruksi di Indonesia. Setidaknya terdapat lima upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah antara lain penyederhanaan proses pengadaan Infrastruktur, perisiapan proyek, dukungan pemerintah, fasilitas fisikal dan jaminan pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR telah mencanangkan agenda reformasi industri konstruksi. Salah satunya yaitu Deregulasi dan debirokratisasi dalam industri konstruksi bagi pengurangan biaya transaksi ekonomi dan menciptakan good “construction” governance, seperti pengurusan SBU, Perizinan, SKA/SKT, Tender, Kontrak Konstruksi, Sengketa, Kriminalisasi.

Construction Tech Indo merupakan salah satu acara rangkaian dari Konstruksi Indonesia 2016. Acara Konstruksi Indonesia yang diadakan menjelang Hari Bakti Kementerian PUPR dilaksanakan pada 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Dengan adanya Konstruksi Indonesia diharapkan masyarakat konstruksi dapat memperbaharui pengetahuan mengenai teknologi terbaru bidang konstruksi.