KEMENTERIAN PUPR TINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAKER KONSTRUKSI SULBAR MELALUI MTU

Sebagai upaya mendukung program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Serah Terima Pinjam Pakai Mobile training Unit (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan ini dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan diterima langsung oleh Gubenur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Kamis (21/12) di Mamuju.

SULBAR – Sebagai upaya mendukung program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Serah Terima Pinjam Pakai Mobile training Unit (MTU) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan ini dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan diterima langsung oleh Gubenur Sulawesi Barat,  Ali Baal Masdar, Kamis (21/12) di Mamuju.
 
Pada kesempatan tersebut Dirjen Bina Konstruksi mengatakan bahwa Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi melalui berbagai macam  kerja sama pelatihan dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah daerah. 
 
“Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia  harus dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah. Sehingga berjalan maksimal dan efektifnya MTU di Sulbar ini diharapkan mampu membuka peluang yang besar bagi penyerapan tenaga kerja konstruksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran”, ujar Syarif Burhanuddin.
 
Sementara itu Gubenur Sulawesi Barat mengatakan ia beserta jajarannya akan mengumpulkan seluruh lembaga atau asosiasi terkait jasa konstruksi di Sulawesi Barat untuk memaksimalkan pembinaan  pekerja konstruksi melalui pemanfaatan Mobile Trainning Unit (MTU). “Kami berharap MTU ini bisa berjalan efektif untuk melatih pekerja-pekerja konstruksi yang nantinya akan langsung bekerja pada semua proyek Infrastruktur  di wilayah Sulawesi Barat, seperti Rumah sakit, Perkantoran, Hotel, dan meningkatkan potensi pariwisata di Mamuju”, tutur Ali. 
 
Sebagaimana diketahui,  Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi telah mengatur pembagian peran pemerintah pusat ke pemerintah daerah  yang mengamanahkan  untuk dilakukannya pembinaan para pekerja konstruksi baik ahli maupun terampil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai inovasi untuk melaksanakan pembinaan konstruksi .
 
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi hingga 2018 menargetkan bahwa tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi bisa mencapai angka 50.000. Artinya pada 2017 ditargetkan 30.000 dan tahun depan 20.000. saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia baik yang bekerja di pemerintah, BUMN, maupun swasta ada sekitar 7 juta orang. Dari jumlah tersebut, baru 9% atau sekitar 600.00 orang yang memiliki sertifikat.
 
Dirjen Bina Konstruksi bersama Gubenur Sulawesi Barat selanjutnya melakukan tinjauan ke lapangan untuk melihat lebih dekat Mobile Trainning Unit (MTU).  Dari rangkaian tersebut ditampilkan pelatihan yang terdiri dari pelatihan teknis konstruksi yaitu bidang konstruksi batu, kayu, dan besi serta pelatihan metodologi keinstrukturan. Kedua bidang pelatihan akan dibimbing para fasilitator dan narasumber kompeten, yang berasal dari praktisi bidang konstruksi dan praktisi bidang keguruan dan ilmu pendidikan.
 
Turut hadir dalam acara tersebut seperti Kepala Balai Material dan Peralatan Konstruksi, Tolhas Sidabutar, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Faisal Lukman, Ketua LPJK Sulawesi Barat, Hasrat Lukman, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang  Bidang Jasa Konstruksi, beserta jajaran Pejabat dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.(har/tw)

SEBARKAN ARTIKEL INI!