KEMENTERIAN PUPR SERTIFIKASI TENAGA KERJA PROGRAM INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Sebagai bentuk dukungan terhadap program KOTAKU, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Fasilitasi Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), di Pekalongan Rabu (25/7). Direktur Bina Investasi dan Infrastruktur Masrianto yang mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi membuka kegiatan yang diselenggarakan di GOR Jatayu Pekalongan ini.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program KOTAKU, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Fasilitasi Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), di Pekalongan Rabu (25/7). Direktur Bina Investasi dan Infrastruktur Masrianto yang mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi membuka kegiatan  yang diselenggarakan di GOR Jatayu Pekalongan ini.

Program KOTAKU merupakan bagian dari Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang tujuannya selain dapat menyediakan infrastruktur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan, juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.

“Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat seperti KOTAKU ini adalah output infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku serta dapat dimanfaatkan sesuai usia layananya”, ujar Masrianto.

Dengan demikian, sumber daya manusia pelaksana dari program IBM ini, sebagai salah satu kunci utama dalam pencapaian mutu konstruksi, dapat meningkat kualitasnya. Sebab untuk memastikan terbangunnya infrastruktur sesuai dengan mutu yang diharapkan, diperlukan pelaksana pekerjaan yang kompeten  dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai unit organisasi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan jasa konstruksi telah memformulasikan berbagai program peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Khusus untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat kali ini, program sertifikasi akan dilaksanakan melalui metode observasi. Pada kesempatan ini, sesuai dengan kebutuhan di lapangan terdapat 4 (empat) jabatan kerja yang disertifikasi yaitu tukang batu, tukang kayu, tukang pipa, dan tukang las dengan total tenaga kerja yang akan disertifikasi sebanyak 501 orang yang berasal dari Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan ini merupakan pilot project dari Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Pelaksanaan sertifikasi kali ini akan menjadi langkah awal untuk kegiatan sertifikasi program IBM yang akan direplikasi di 33 Provinsi lainnya dengan potensi tenaga kerja tersertifikasi sejumlah 10.282 orang. Jumlah ini diyakini akan meningkat mengingat jumlah tersebut hanya berdasarkan pada potensi sertifikasi di 3 (tiga) jenis program IBM yaitu KOTAKU, PISEW, serta BSPS. Diharapkan nantinya, para tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi ini dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang menjadi bagian dari rantai pasok pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.