Surabaya, DJBK (18/4) – Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, dimulai dari rendahnya mutu konstruksi, angka kecelakaan kerja yang tinggi dibandingkan sektor lain, terjadinya disharmonisasi antar pelaku jasa konstruksi, hingga terbatasnya informasi konstruksi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktivitas dan efisiensi, maupun kreativitas dan inovasi masih terbatas. Hal ini tercermin dari berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur menunjukkan kinerja produktivitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.
Menghadapi beberapa permasalahan tersebut, diperlukan adanya sinergi antara para pelaku dan stakeholder (pemangku kepentingan) di bidang jasa konstruksi. Ditambah dengan kondisi wilayah Indonesia yang luas dan beragam, keterlibatan seluruh stakeholder jasa konstruksi, khususnya melalui kerjasama, koordinasi lintas sektoral, dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi menjadi sebuah keharusan.
Surabaya, DJBK (18/4) – Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, dimulai dari rendahnya mutu konstruksi, angka kecelakaan kerja yang tinggi dibandingkan sektor lain, terjadinya disharmonisasi antar pelaku jasa konstruksi, hingga terbatasnya informasi konstruksi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktivitas dan efisiensi, maupun kreativitas dan inovasi masih terbatas. Hal ini tercermin dari berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur menunjukkan kinerja produktivitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.
Menghadapi beberapa permasalahan tersebut, diperlukan adanya sinergi antara para pelaku dan stakeholder (pemangku kepentingan) di bidang jasa konstruksi. Ditambah dengan kondisi wilayah Indonesia yang luas dan beragam, keterlibatan seluruh stakeholder jasa konstruksi, khususnya melalui kerjasama, koordinasi lintas sektoral, dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi menjadi sebuah keharusan.
Hambali menyebutkan “Tanpa kerjasama yang baik diantara pemerintah, pengguna jasa, penyedia jasa, industri, akademisi, dan seluruh pihak yang terkait, akan sulit bagi kita untuk dapat mewujudkan tersedianya infrastruktur yang handal secara efektif dan efisien, serta mendorong terwujudnya kemandirian nasional pada sektor konstruksi.”
Kegiatan Forum Mitra Kerja Jasa Konstruksi dilaksanakan pada hari Senin – Selasa tanggal 18 – 19 April 2016 bertempat di Hotel Pullman Surabaya Jawa Timur. Acara dibuka oleh Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Surabaya, serta dihadiri oleh Kepala Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DI. Yogyakarta, Kepala Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari Asosiasi Profesi Konstruksi (HATHI Surabaya, HPJI Provinsi Jatim, IAI Provinsi Jatim, IALKI Provinsi Jatim, ASTTI Provinsi Jatim), perwakilan dari Asosiasi Badan Usaha Konstruksi (INKINDO Provinsi DIY, Jatim dan Jateng, Gapensi Provinsi DIY, Jatim dan Jateng, Gapeksindo Provinsi Jatim), Perwakilan Politeknik / SMK (SMKN 1 Mojokerto, Poltek Semarang, Poltek Negeri Malang, SMK Sakti Gemolong, SMKN 3 Jombang, SMKN 7 Semarang, SMKN 2 Yogyakarta, SMK 1 Pungging, SMKN 2 Depok Sleman), Perwakilan LPJK Provinsi DIY, Jatim dan Jateng, TPJK Provinsi DIY, Jatim dan Jateng, PPK Jasa Konstruksi Provinsi di Wilayah Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Timur, serta pegawai di lingkungan Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Surabaya.
Maksud dari Forum Mitra Kerja Jasa Konstruksi adalah membahas dan menyalurkan aspirasi mitra kerja dalam rangka pengembangan jasa konstruksi, meningkatkan peran serta pengawasan mitra kerja dalam jasa dalam pembinaan jasa konstruksi, dan memberikan masukan / rekomendasi terkait jasa konstruksi khususnya di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan Forum Mitra Kerja Jasa Konstruksi ini kita fokuskan untuk mewujudkan jasa konstruksi nasional yang mandiri, berdaya saing dan memiliki nilai tambah menuju ketahanan masyarakat konstruksi Indonesia. (Yan)