INDUSTRI KONSTRUKSI BUTUH 3 ‘M’

Jakarta – Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Danis Sumadilaga membuka acara Diseminasi Peraturan Menteri PUPR tentang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Profesi Jasa Konstruksi dan Penyusunan Program Pelatihan Strategis Tahun 2018, pada Kamis (26/10) di Jakarta. Dijelaskan bahwa Industri Konstruksi Indonesia saat ini sangat membutuhkan 3 M yaitu Money, Metodh, dan Man (orang). Permasalahan pembiayaan menjadi isu tersendiri karena pembiayaannya yang sangat besar dan Pemerintah tidak bisa membiayai seluruh pembangunan infrastruktur sendiri. Tetapi membutuhkan peran BUMN dan swasta serta melakukan berbagai creative financing.

Jakarta – Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Danis Sumadilaga membuka acara Diseminasi Peraturan Menteri PUPR tentang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Profesi Jasa Konstruksi dan Penyusunan Program Pelatihan Strategis Tahun 2018, pada Kamis (26/10) di Jakarta. Dijelaskan bahwa Industri Konstruksi Indonesia saat ini sangat membutuhkan 3 M yaitu Money, Metodh, dan Man (orang). Permasalahan pembiayaan menjadi isu tersendiri karena pembiayaannya yang sangat besar dan Pemerintah tidak bisa membiayai seluruh pembangunan infrastruktur sendiri. Tetapi membutuhkan peran BUMN dan swasta serta melakukan berbagai creative financing.

“Berbicara tentang metodh, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya berbicara tentang uang. Melainkan juga teknologi/metode yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur saat ini. Sementara Man (orang/SDM) konstruksi yang dibutuhkan saat ini adalah SDM yang berkompetensi” ungkap Danis.

Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian PUPR untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, melalui uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Namun, sebenarnya bukan hanya sertifikat yang perlu di miliki oleh SDM konstruksi Indonesia melainkan pengalaman dan magang.

“Undang-Undang Jasa Kontruksi No.2 Tahun 2017 sudah jelas mengungkapkan bahwa tenaga kerja konstruksi harus memiliki kompetensi. Untuk itu semua kegiatan kita harus mendukung pencapaian ini ” tambah Danis.

Dengan program ini diharapkan SDM-SDM berkualitas dapat dicetak dan sesuai dengan kebutuhan seperti untuk bidang besi, bidang tanah, material, struktur, bidang perencanaan, atau bidang manajemen. Dengan kualitas SDM yang spesifik, kebutuhan SDM bidang industri konstruksi dapat terpenuhi sesuai yang dibutuhkan di masing-masing daerah Indonesia.

Di tempat yang sama, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. Danis menyampaikan arahan kepada Para Kepala Balai Jasa Konstruksi bahwa Balai daerah harus mampu memetakan jumlah SDM konstruksi yang dibutuhkan. Dimana dimasing-masing daerah memiliki kebutuhan SDM yang berbeda. 

“Pahami kebutuhan SDM di masing-masing daerah, misalkan di Aceh membutuhkan operator alat berat, dari Balai material dan peralatan kontruksi Ditjen Bina Konstruksi bisa membantu memetakan siapa operator yang dapat ditugaskan disana. Atau misalkan kebutuhan teknologi di daerah Jayapura Balai Penrapan Teknologi DJBK harus bisa memberikan solusi kebutuhan teknologi yang dapat diterapkan didaerah tersebut.” Jelas Danis

Dalam meningkatkan kompetensi SDM konstruksi juga dibutuhkan kerjasama dari para stakeholders seperti Asosiasi Profesi, BUMN, Peruguruan Tinggi dan Swasta. Di sisa waktu target pembangunan yang semakin sempit Ditjen Bina Konstruksi bersama Kementerian PUPR harus bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. (dri/tw)