DPD HAKKI PROVINSI JAWA TIMUR DIRESMIKAN

SURABAYA-DJBK. Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (HAKKI) yang diwakili oleh Sekjen DPP HAKKI, Panani Kesai, meresmikan pendirian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HAKKI Provinsi Jawa Timur hari ini (20/07) di Surabaya.

?

SURABAYA-DJBK. Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (HAKKI) yang diwakili oleh Sekjen DPP HAKKI, Panani Kesai, meresmikan pendirian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HAKKI Provinsi Jawa Timur hari ini (20/07) di Surabaya.

Dengan massifnya pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah saat ini, dibutuhkan banyak SDM ahli kontrak konstruksi yang berkualitas. Para ahli yang berhimpun di HAKKI harus dapat mengupayakan hasil produk konstruksi yang berkualitas”, ujar Panani Kesai dalam sambutannya.

Permasalahan Kontrak Konstruksi yang? kompleks tak jarang menimbulkan sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Karena sifatnya yang dinamis dan berbeda dengan jenis kontrak yang lain, kontrak konstruksi dapat menimbulkan perbedaan interpretasi.

Sengketa dapat muncul karena durasi proyek yang panjang, adanya kekeliruan estimasi ketersediaan material dan peralatan di lapangan, sehingga harga yang disepakati dan jumlah pekerjaan dapat berubah setiap saat.

“HAKKI hadir sebagai tempat para ahli kontrak konstruksi bertukar pengalaman, meningkatkan kemampuan, mencari solusi, untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, serta berperan sebagai “problem solver” yang bijak dan taat pada aturan”, ujar Panani Kesai.

Pada kesempatan ini pun para anggota HAKKI bertekad untuk bersama mengedepankan solusi menyelesaikan sengketa bidang konstruksi melalui mediasi, arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Sementara itu pakar hukum, Firman Wijaya, mengatakan pada akhirnya pembangunan infrastruktur ini membutuhkan konsolidasi para aparatur negara, termasuk kejaksaan, kepolisian, bersama mengawal untuk menghasilkan jalan produktif dalam mengawal proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Dnd).