DITJEN BINA KONSTRUKSI OPTIMIS MAKSIMALKAN ANGGARAN 2017

DJBK – Pemerintah dan Komisi V DPR RI melakukan rapat dengar pendapat terkait anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2017. Dalam RDP kali ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan argumen terkait alokasi anggarannya.

DJBK – Pemerintah dan Komisi V DPR RI melakukan rapat dengar pendapat terkait anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2017. Dalam RDP kali ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan argumen terkait alokasi anggarannya.

Rapat dengar pendapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja yang dilakukan seluruh unit kerja pada 6 September lalu. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi membutuhkan dana sebesar Rp 722.9 Milyar dengan penyesuaian 380.02 Milyar. Hal yang menjadi penekanan dalam pembahasan anggaran ini adalah bagaimana masing-masing Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian melakukan terobosan baru.

Meskipun anggaran berkurang, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib menyatakan optimis dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembinaan konstruksi.

“Kami akan melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengatasi keterbatasan anggaran demi mencapai target kerja DJBK”, tegas Yusid Toyib.

Yusid menjelaskan bahwa sinergi dengan pihak-pihak lain menjadi upaya pemerintah untuk memaksimalkan pembinaan konstruksi di indonesia. Kerja sama yang sudah berjalan antara lain dengan asosiasi, perusahaan, SMK dan politeknik. Metode kerja sama ini diharapkan dapat membantu DJBK untuk mengefektifkan biaya tahun anggaran 2017.

Hal yang juga menjadi pembahasan dalam RDP ini yaitu RUU Jasa Konstruksi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan DJBK. Diharapkan setelah UU Jasa Konstruksi disahkan, sosialisasi dapat dilakukan sehingga masyarakat memahami keberadaan UU tersebut. Terkait pelatihan, DPR turut mendukung pelaksanaannya dan diharapkan dapat memaksimalkan pelatihan di pedalaman indonesia.

Selain Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, lima unit organisasi lain yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, dan Balitbang juga menyajikan presentasi terkait program kerja yang menjadi fokus pada tahun 2017. (cha/tw)