Dirjen Bina Konstruksi : Harus Siap Kompetisi secara Fair untuk Ikut PBJ Kementerian PUPR

Pengadaan barang/jasa (PBJ) Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pembangunan, termasuk Pembangunan Infrastruktur. Oleh karena itu pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan dilakukan dengan efektif efisien. PBJ juga harus dilaksanakan dengan memegang prinsip transparan akuntabel, terutama karena Indonesia mempunyai ribuan penyedia jasa baik besar maupun UKM.

“Semua harus berkompetisi secara fair karena anggaran yang ada tidak mungkin dapat mengakomodasi semua penyedia barang/jasa. Disini pelaku jasa konstruksi harus kompetitif, tentunya dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan” demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan pada saat memberikan arahan secara Daring/Virtual Meeting dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2022 Wilayah Kalimantan Timur, Jumat (10/12).

Lebih lanjut Yudha menyampaikan bahwasanya persiapan lelang dini nantinya dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur, karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Iya juga menyampaikan Pembangunan Infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi Covid-19.

“Tugas Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Ke depan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya” Ujar Yudha.

Pada kesempatan ini, Yudha mengapresiasi Balai Pemilihan Jasa Konstruksi yang sudah menjadi pilot project penerapan SMAP dan berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016. Diharapkan seluruh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi lainnya bisa dapat menerapkan SMAP sehingga terbentuk ekosistem anti penyuapan.

Dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan, Kementerian PUPR telah merumuskan 9 strategi pencegahan penyimpangan yang terdiri dari: Re-organisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ; Perkuatan SDM; Perbaikan Mekanisme  Penyusunan  Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan); Pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP; Risk Management di Unor, Balai, dan Satker; Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai Second Line of Defense); Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Inspektorat Jenderal; dan Continous Monitoring atas Perangkat Pencegahan Fraud  PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).

Sementara itu Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah Kalimantan Timur Loso turut menyampaikan progres pada tahun anggaran 2022. Ttotal paket pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 adalah 95 Paket senilai Rp 355,52 Miliar, yang terdiri dari: 20 Paket Balai Besar Pelaksanaaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 226,75 Miliar, 75 Paket Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV senilai Rp. 128,77 Miliar. Adapun yang telah dalam proses lelang sejumlah 90 paket, senilai Rp 347,2 Miliar, 19 Paket Balai Besar Pelaksanaaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 224,4 Miliar dan 71 Paket Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV senilai Rp. 122,8 Miliar. Sedangkan hingga berita ini dibuat, paket yang belum lelang sejumlah 5 paket senilai Rp 8,34 Miliar yang terdiri dari: 1 Paket Balai Besar Pelaksanaaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 2,3 Miliar; dan 4 Paket Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV senilai Rp. 6 Miliar.

“Kami BP2JK Wilayah Kalimantan Timur berharap seluruh proses mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan pemilihan didukung oleh seluruh pihak agar proses pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR di Provinsi Kalimantan Timur ini dapat berjalan dengan baik” ujar Loso.(har/tw)