CEGAH KECELAKAAN KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PUPR LATIH TENAKER KONSTRUKSI DI PALEMBANG

Menindaklanjuti maraknya kasus kecelakaan kerja konstruksi belakangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya dan tindakan yang tepat, salah satunya melalui percepatan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Uji sertifikasi ini tidak hanya dilaksanakan di ibukota, namun juga di berbagai daerah, salah satunya di Palembang. Mengingat Palembang saat ini sedang giat-giatnya membangun berbagai proyek Infrastruktur untuk menyambut pesta olahraga Asian Games 2018.

 Menindaklanjuti maraknya kasus kecelakaan kerja konstruksi belakangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan berbagai upaya dan tindakan yang tepat, salah satunya melalui percepatan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Uji sertifikasi ini tidak hanya dilaksanakan di ibukota, namun juga di berbagai daerah, salah satunya di Palembang. Mengingat Palembang saat ini sedang giat-giatnya membangun berbagai proyek Infrastruktur untuk menyambut pesta olahraga Asian Games 2018.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin yang membuka acara Kick off percepatan uji sertifikasi serentak wilayah Sumatera Selatan (tahap 1), Rabu (04/04) di Palembang, mengatakan bahwa kunci keberhasilan dan keselamatan proyek konstruksi terletak pada tenaga kerja konstruksinya. “Jika tenaga kerja konstruksi yang melaksanakan proyek konstruksi tertib menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tertib melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), bisa dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas”, ujar Syarif.

Tidak hanya itu, hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI pada rapat kabinet paripurna di Istana Negara Januari 2018, bahwa target di tahun 2018 ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kualitas tenaga kerja konstruksi, sebagaimana amanah Undang-undang No.2 Tahun 2017, adalah yang bersertifikat.

Untuk menambah jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU).

Dirjen Bina Konstruksi juga mengingatkan bahwa dukungan stakeholder bidang jasa konstruksi sangat diperlukan, terutama kerjasama dalam pelaksanaan program link and match dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemagangan dengan BUMN Karya . “Kita juga memperkuat  tingkat awereness terhadap kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR melalui tindak lanjut Surat Kewajiban Sertifikasi yang telah di buat oleh Ditjen ABCP (SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan)” tambah Syarief.

Bersamaan dengan ini, dilaksanakan juga penandatanganan rencana aksi Komitmen menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh para Kepala Balai Besar, Kepala Satker Ditjen Bina SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. hal ini menjadi tindak lanjut Pakta Komitmen dari Menteri PUPR berserta Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR pada acara Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi beberapa waktu lalu.

Peserta Uji Sertifikasi tahap I ini diikuti oleh 803 orang tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek konstruksi di lingkungan unit organisasi Kementerian PUPR seperti Balai/Satker Ditjen Sumber Daya Air 280 orang tenaker konstruksi, Balai/Satker Ditjen Bina Marga 250 orang tenaker konstruksi, Balai/Satker Ditjen Cipta Karya 103 orang tenaker konstruks, Satker Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 30 Orang serta 30 orang. Serta 140 orang tenaker konstruksi Satker  Dinas PU Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Pemerintah Kota Palembang.

Di hari sebelumnya,  Menteri PUPR juga membuka acara Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang yang diikuti oleh 396 orang tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung pada pekerjaan yang mempunyai potensi resiko dan bahaya tinggi yakni pekerjaan beton pracetak prategang konstruksi jalan layang (elevated) di Jakarta. “Kecelakaan kerja bukan harus diratapi, tapi kita harus maju terus. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini SDM konstruksi akan mendapatkan kompetensi sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan kerja kedepannya”, ujar Basuki.

Forum Koordinasi Regional Pembinaan Konstruksi

Dihari yang sama, Direktur Jenderal Bina Konstruksi membuka Forum Koordinasi Regional Pembinaan Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, bengkulu dan Lampung. Acara ini dilakukan sebagai bentuk upaya bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mengawal proses percepatan pembangunan. 

“Melalui forum ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi, serta memastikan pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan jasa konstruksi, serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Nasional dan Asing di Indonesia” ujar Syarief.

SEBARKAN ARTIKEL INI!