Bina Konstruksi Akan Tingkatkan Kompetensi Lulusan SMK Melalui Sertifikasi

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perjanjian kerjasama pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang konstruksi di SMKN 26 Jakarta, Rabu (16/3).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perjanjian kerjasama pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang konstruksi di SMKN 26 Jakarta, Rabu (16/3).

 Kerjasama yang ditandai dengan penandatangan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui penyiapan perangkat sistem sertifikasi dengan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikasi diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja.

Dirjen Bina Konstruksi, Yusid Toyib mengatakan dengan sertifikasi diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk penyiapan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai.

“Kehadiran kita di sini merupakan terobosan yang luar biasa penting dalam rangka menghasilkan lulusan  Sekolah Menengah Kejuruan yang berkompeten yang dapat memenuhi kebutuhan industri konstruksi,” ujarnya.

Yusid menegaskan bahwa perjanjian kerjasama tersebut merupakan wujud nyata penciptaan SDM konstruksi yang kompeten. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengesahan skema sertifikasi bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Skema ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kurikulum SMK bidang konstruksi sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMK dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dan kebutuhan industri konstruksi serta meningkatkan mutu dari lulusan SMK.

Ia menyampaikan bahwa target penciptaan SDM Konstruksi Kompeten masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019. Untuk 5 tahun kedepan target pembentukan SDM kompeten dalam  Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 adalah 10.000 orang tenaga ahli/manajer proyek terlatih,  40.000 orang supervisor/foreman terlatih sebagai calon instruktur/asesor dan 10.000 orang instruktur pelatihan/asesor konstruksi. Kemudian 750.000 orang bersertifikat yang terdiri dari 50.000 orang insinyur konstruksi bersertifikat, 200.000 orang teknisi bersertifikat,  dan 500.000 orang tenaga terampil bersertifikat.

Menurutnya, tugas pembentukan SDM kompeten bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas bersama. “Kita harus bersinergi antara dunia pendidikan, industri dan regulator bersama membangun SDM kompeten,” ujarnya.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid muhamad mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan salah satu bentuk sinergi ekosistem pendidikan yang sejalan dengan visi Kemdikbud yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong.

Itu juga sejalan dengan target Kementerian PUPR untuk pembangunan SDM konstruksi lima tahun kedepan (2015-2019) yaitu penciptaan tenaga kerja konstruksi nasional bersertifikat 750.000 orang, baik tenaga ahli maupun terampil.

Penyusunan skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK mulai disusun sejak akhir 2015 dan telah selesai dilaksanakan dengan hasil sembilan skema sertifikasi, yang terdiri atas lima skema dalam bentuk skema okupasi dan empat skema kualifikasi.

Dari sisi kelembagaan, pada tahap awal kerjasama Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen Bina Konstruksi akan menyiapkan 200 SMK sebagai Lembaga Serifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitasi penyiapan assessor, penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan penyiapan Materi Uji Kompetensi. (ind)

SEBARKAN ARTIKEL INI!