Penguatan Integritas dan Aspek Hukum PBJ sebagai Upaya Ditjen Bina Konstruksi dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berdaya Saing

Dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pengadaan jasa konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengadakan Sosialisasi Penguatan Integritas dan Aspek Hukum dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Jumat (06/10) di Surabaya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam mengantisipasi risiko dan permasalahan hukum bidang pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengingatkan kembali pentingnya integritas serta menambah pemahaman para pelaku pengadaan atas risiko hukum pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam upaya meminimalisir persoalan hukum dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan Kebijakan 9 Strategi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Instruksi Menteri PUPR nomor 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.

Kebijakan 9 (sembilan) strategi untuk mencegah risiko penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ini dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR, mulai dari penguatan kelembagaan UKPBJ & UPTPBJ, SDM pelaksana pengadaan barang/jasa, pembinaan penyedia jasa, penyusunan HPS yang kredibel, peningkatan budaya sadar risiko, penguatan Unit Kepatuhan Intern, efektivitas pengelolaan BMN dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan continuous audit & continuous monitoring (CACM).

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dan membuka wawasan baru tentang potensi-potensi penyimpangan yang mungkin terjadi beserta risiko dan dampaknya, khususnya dampak atas risiko hukum dan risiko reputasi yang muncul bila terjadi penyimpangan. Untuk itu, integritas menjadi salah satu aspek penting dan berdimensi tanpa batas untuk seluruh pelaku pengadaan barang/jasa, mulai dari level terendah hingga level tertinggi penentu kebijakan” ungkap Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra dalam sambutan dan arahannya kepada seluruh Kepala Balai BP2JK dan Kepala Balai BJKW yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas dan Apsek Hukum dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas dan Aspek Hukum dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ini dihadiri oleh Bapak Ranu Mihardja, S.H., M.Hum., CFrA. selaku Narasumber, para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta Kepala Balai BP2JK dan BJKW di seluruh wilayah Indonesia sebagai peserta kegiatan tersebut. *(ji)