Sektor konstruksi menjadi sektor andalan Pemerintah terutama dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi covid-19. Untuk itu sebagaimana arahan Presiden RI, Pemerintah akan terus melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia…
Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Pada 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 Triliun yang dialokasikan untuk…
Jakarta – Plt. Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto membahas Progres Capaian 2021 dan Rencana Kerja 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada hari…
Dalam upaya pencegahan korupsi, Kementerian PUPR melakukan pembangunan karakter para pegawainya, terutama dalam klausul pemusatan layanan pengadaan dengan re-organisasi ULP dan Pokja PBJ, serta Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan…
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tengah mematangkan Pedoman Proses Sertifikasi Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Rekomendasi Lembaga Sertifikasi…
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan Pencanangan Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sistem…
Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan kepercayaan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari besaran anggaran yang diberikan yaitu Rp 131,81 Triliun pada Tahun Anggaran 2021. Tentunya, kepercayaan ini…
Kementerian PUPR terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran-pelanggaran terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sesuai dengan Arahan dari Bapak Menteri PUPR Basuki…
Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan profesionalitas sistem pengadaan barang/jasa salah satunya dengan cara menggunakan E-katalog, yaitu aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan…
Kementerian PUPR mendorong BUJK dan Tenaga Kerja Konstruksi input pengalaman melalui Platform Digital Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN). SIMPAN akan menghimpun data pengalaman dari seluruh badan usaha dan tenaga ahli…
