Sebagai upaya nyata Pemerintah untuk mencegah terjadinya kembali kasus kecelakaan konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakpan Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang. Bimtek ini melibatkan 396 orang tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung pada pekerjaan yang mempunyai potensi resiko dan bahaya tinggi yakni pekerjaan beton pracetak prategang konstruksi jalan layang (elevated).
Sebagai upaya nyata Pemerintah untuk mencegah terjadinya kembali kasus kecelakaan konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakpan Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang. Bimtek ini melibatkan 396 orang tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung pada pekerjaan yang mempunyai potensi resiko dan bahaya tinggi yakni pekerjaan beton pracetak prategang konstruksi jalan layang (elevated).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang membuka acara ini, Selasa (3/4) di Jakarta mengatakan bahwa salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Konstruksi, terutama yang terlibat langsung di proyek pekerjaan konstruksi.
“Kecelakaan kerja bukan harus diratapi, tapi kita harus maju terus. Adanya pelatihan dan sertifikasi ini SDM konstruksi akan mendapatkan kompetensi sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan kerja kedepannya”, ujar Basuki.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data, dalam dua tahun terakhir terjadi 14 (empat belas) kecelakaan pada proyek konstruksi. Di Jakarta sendiri, dalam 3-4 bulan terakhir, setidaknya telah 4 (empat) kali terjadi kecelakaan konstruksi layang (elevated). Pasca insiden ini, pemerintah menghentikan seluruh pekerjaan berat proyek jalan layang di Indonesia. Evaluasi dilakukan oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Evaluasi ini dilakukan mencakup berbagai aspek dengan mekanisme yang baik untuk memperbaiki celah-celah yang memungkinkan terjadinya kecelakaan konstruksi pada masa mendatang.
Tidak hanya itu, pelaksanaan Bimtek juga melihat bahwa pembangunan infrastruktur nasional sebagai salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia pada periode 2015-2019, memerlukan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar. Dengan demikian penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, professional, dan bersertifikat mutlak diperlukan. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI pada rapat cabinet paripurna di Istana Negara Januari 2018, bahwa target di tahun 2018 ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Disampaikan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Riky Aditya Nazir, 396 peserta meliputi pekerja konstruksi pada jabatan kerja perencana, pelaksana lapangan, dan pengawas lapangan yang berasal dari Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Perencana yang menangani Proyek-Proyek Pekerjaan Konstruksi Jalan Layang (elevated) baik yang sumber pendanaannya dari APBN, BUMN maupun Swasta.
Acara yang dilaksanakan selama 3 hari ini terselenggara melalui kerjasama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Jembatan – Direktorat Jenderal Bina Marga, Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia (IAPPI), dan Asosiasi Perusahaan Pracetakdan Prategang Indonesia (AP3I).*
BACA JUGA
Melalui Workshop Pencegahan Korupsi PBJ Bidang Konstruksi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi
Dorong Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Usaha Sektor Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Gelar Workshop PKT dan Sertifikasi
Ditjen Bina Konstruksi Ajak Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) untuk Terus Berperan Aktif Meningkatkan Kinerja Industri Konstruksi di Indonesia
