TAHUN MENDATANG, OPTIMIS JUMLAH TENAKER KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT MENINGKAT

Untuk menjawab tantangan target pembangunan infrastruktur yang tinggi sesuai dengan anggaran kementerian PUPR di tahun 2018, sebesar Rp. 107 Triliun, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Rapat koordinasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi untuk wilayah Sulawesi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin membuka kegiatan Rapat Koordinasi ini yang dilaksanakan di Makassar, Kamis (14/12).

Untuk menjawab tantangan target pembangunan infrastruktur yang tinggi sesuai dengan anggaran kementerian PUPR di tahun 2018, sebesar Rp. 107 Triliun, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Rapat koordinasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi untuk wilayah Sulawesi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin membuka kegiatan Rapat Koordinasi ini yang dilaksanakan di Makassar, Kamis (14/12).

“Besaran anggaran yang ada di Kementerian PUPR tentulah harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakannya, baik pengguna maupun penyedia jasa, termasuk tenaga kerja konstruksi yang terlibat”, ujar Syarif.

Hingga saat ini, jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8 juta orang hingga tahun 2017, dan 100 ribu diantaranya telah bersertifikat. Untuk mengisi gap yang sangat besar maka perlunya percepatan sertifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi indonesia. Hal ini sudah tertuang dalam UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Syarif juga optimis bahwa di akhir 2019 target bisa dicapai kalau kita bersinergi dan bekerja sama. Hal ini perlu kita dorong sehingga Pemerintah Daerah bisa menganggarkan kegiatan jasa konstruksi di daerahnya masing-masing. Syarif juga mengapresiasi Sulawesi Selatan, dimana bidang jasa konstruksi sudah di level eselon II, sedangkan ada daerah lain yang masih setingkat eselon III bahkan eselon IV.

“Kita berharap di tahun 2018 angka tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat telah meningkat dan daerah-daerah lain juga menempatkan bidang jasa konstruksi nya di posisi yang strategis”, harap Syarif.

Acara ini dihadiri oleh satuan kerja Bina Marga, Cipta Karya, SDA dan Perumahan. Perwakilan Asosiasi Badan Usaha serta LPJK di wilayah seluruh Sulawesi. Diharapkan acara ini bisa mendapat kebutuhan data tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan oleh Satker dilingkungan PUPR di tahun anggran 2018 nantinya, sehingga kemudian data ini yang menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menyiapkan kekurangan yang ada. (cha/tw)