Pagu Indikatif TA 2025 Sebesar Rp75,63 Triliun, Kementerian PUPR Fokus Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Proyek Stategis Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) sebesar Rp75,63 triliun. Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program TA 2025 akan diprioritaskan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Menteri Basuki mengatakan arah pembangunan pada RKP tahun 2025 terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR tahun 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp26,53 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m3/detik.

Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km, pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.

Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m, revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN (pembangunan jalan di dalam KIPP, Jalan Tol IKN, Jembatan Pulau Balang).

Kemudian kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp10,48 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun antara lain pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSPS. Anggaran sebesar Rp1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, Kepala BPIW Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Arsyad, dan para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR. (*)