Dorong Balai Menjadi Center Of Excellent DJBK di Daerah, DJBK Adakan Internalisasi Usulan Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Penugasan Balai TA 2024

Bandung – Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan Internalisasi Usulan Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Penugasan Balai TA 2024 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, Jawa Barat, Hari Senin (5/2). Kegiatan ini dipimpin Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan beberapa agenda yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2023, pembahasan usulan perjanjian kinerja (PK) 2024, dan penjelasan kegiatan penugasan Balai TA 2024.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra mengatakan progres keuangan DJBK TA 2023 mencapai 98,5% dengan capaian fisik 100% dan menempatkan DJBK sebagai unit organisasi dengan progres penyerapan tertinggi di Kementerian PUPR. Sepanjang tahun 2023 mampu menyusun 12 NSPK sektor jasa konstruksi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi unit organisasi di Kementerian PUPR, menyelesaikan 3.108 paket tender/seleksi senilai Rp137,63 Triliun (pagu pengadaan), dan melaksanakan pembinaan terhadap 49.855 tenaga kerja Konstruksi.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu atas kerja kerasnya dalam mengawal pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 ini dengan baik. Saya berharap kinerja di tahun 2024 dapat lebih baik dari tahun 2023 dan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2023 agar menjadi pembelajaran untuk perbaikan pada tahun ini”, ujar Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra.

Terkait rencana kerja TA 2024, DJBK memprioritaskan program pembinaan yang akan dijalankan. Program prioritas DJBK TA 2024 adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), dan Instruksi Menteri serta menuntaskan Quick Wins DJBK.

Dirjen Bina Konstruksi mengingatkan bahwa Direktorat adalah regulator dengan tugas-tugas strategis yang memiliki dampak luas terhadap stakeholder dan menjadi motor tercapainya program-program prioritas DJBK. Direktorat di Tahun 2024 perlu memperkuat beberapa hal yaitu penyusunan NSPK yang efisien, menuntaskan SIJKT, Monev ke proyek-proyek, serta penyusunan SOP dan Standar Pelaporan untuk penugasan balai.

Adapun penugasan Balai untuk tahun 2024 meliputi dukungan peningkatan nilai ITKP, Bimtek pra-konstruksi, monev tertib penyelenggaraan jakon, verifikasi dan validasi MPK dan TKDN, pendampingan OPD, monev paket pekerjaan HPS <80%, monev SMKK paket pekerjaan risiko besar, serta penerapan SIPASTI. Balai sebagai operator yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembinaan konstruksi di daerah serta mampu memainkan peran dalam rangka kolaborasi dengan stakeholder di daerah.

Pelaksanaan kegiatan penugasan balai memerlukan SDM yang kuat. Balai harus menjadi center of excellent DJBK di daerah, sehingga dapat melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada mitra kerja di daerah, termasuk balai unor, pemerintah daerah, asosiasi, badan usaha, akademisi dan sebagainya.

“Prioritas kita adalah bagaimana memenuhi kebutuhan di internal Kementerian PUPR dulu. Bagaimanapun juga populasi pekerjaan infrastruktur mayoritas adanya di Kementerian PUPR. Jika di PUPR sudah berhasil kita benahi, maka insya Allah akan mudah menerapkannya pada stakeholder lain di luar Kementerian PUPR. Seluruh pimpinan unit kerja, baik itu tingkat direktorat, subdit/bagian, dan balai harus dapat menciptakan ekosistem kerja yang baik, ciptakan hubungan kerja yang solid. Rasa saling percaya di internal DJBK merupakan kunci utama dari pencapaian tujuan dari Kementerian PUPR”, tutup Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra.

Turut hadir pada acara ini Sekretaris Ditjen Bina Konstrksi, Para Direktur, Para Kepala Bagian, Para Kepala Subdirektorat, Para Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah, dan Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.