Unit Kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
3. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
5. Pengelolaan barang milik negara;
6. Pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
8. Penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
9. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
10. Pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
11. Pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

• Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
• Bagian Kepegawaian dan Umum; dan 
• Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
4. Penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Subdirektorat Kontrak Konstruksi; dan 
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi;
4. Pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
5. Pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
6. Pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi; 
3. Subdirekotrat Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi; dan 
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (Continuous Professional Development);
2. Pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
3. Pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
4. Pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement);
5. Pembinaan pelaksanaan program link and match dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
6. Pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
7. Pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (continuous professional development);
8. Pemantauan dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
3. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;dan
4. Kelompok Jasa Konstruksi.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
4. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
5. Pembinaan dan pengawasan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa;
6. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
7. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
8. Pengelolaan pelaksanaan unit kepatuhan intern direktorat jenderal;
9. Pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi;
3. Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi;
4. Subdirektorat Kepatuhan Intern; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
3. Fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
4. Pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
5. Fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
6. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi dan Pemberdayaan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subdirektorat Keamanan, Keselamatan Konstruksi
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
3. Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
4. Pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
6. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya;
7. Pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Balai Jasa Konstruksi terdapat di 7 (tujuh) Provinsi di Indonesia, antara lain:

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi terdiri atas:

1. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I; dan
2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
3. Pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
4. Pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
5. Pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi terdapat di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia, antara lain: