Kementerian PUPR Raih KPPU Award 2023 pada Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima anugerah KPPU Award 2023 Trophy Madya Kategori Persaingan Usaha Tingkat Kementerian Pusat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis (16/2).

Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama dengan Ketua KPPU Afif Hasbullah. Wapres Ma’ruf mengatakan, pemerintah terus bekerja menghadirkan ekosistem usaha yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha. KPPU juga harus memperkuat sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

“KPPU dapat melakukan harmonisasi upaya, strategi, dan pengawasan kemitraan UMKM yang lebih efektif. Kemudian, melaksanakan kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan UMKM, serta membangun budaya publik atas persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang sehat,” kata Wapres Ma’ruf.

Wapres Ma’ruf juga mengucapkan selamat kepada seluruh K/L maupun Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 4 kategori penilaian KPPU Award 2023.

“Selamat kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah, semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremonial semata tapi harus mampu menggerakkan semua penerima penghargaan untuk terus menyalurkan keberhasilannya pada pemangku kepentingan lainnya,” terang Ma’ruf.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan,
penganugerahan ini merupakan suatu apresiasi kepada Kementerian PUPR atas tata kelola yang baik dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Apresiasi ini menerapkan nilai bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di proyek Kementerian PUPR dapat dilakukan dengan berkompetisi yang seluas-luasnya sehingga memungkinkan semua penyedia jasa/ badan usaha yang mendapatkan pekerjaan di Kementerian PUPR tidak itu-itu saja,” jelas Yudha.

Yudha juga berharap, kedepannya proses PBJ di Kementerian PUPR dapat lebih baik lagi. “Sehingga, kita bisa meningkatkan pelayanan untuk persaingan usaha dan tentu muaranya adalah penyediaan infrastruktur yg baik dan handal dalam menyejahterakan rakyat Indonesia,” tambah Yudha.

Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan, penganugerahan KPPU Award yang diselenggarakan sejak 2020 ini menjadi sarana apresiasi atau insentif bagi K/L atau Pemerintah Daerah yang berkinerja optimal dalam mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha dan mengawasi pelaksanaan kemitraan UMKM yang efektif guna mendorong demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

“Di samping itu, guna mengharmoniskan strategi bagi peningkatan nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi, KPPU memandang perlu adanya suatu forum atau pertemuan bersama antar instansi guna menyelaraskan strateginya dalam meningkatkan nilai IPU,” tandas Afif.