Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Lanjutkan Tugas Pembinaan Tenaker Konstruksi Di Tahun 2021

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR akan lanjutkan tugas Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi di tahun 2021 ini. Untuk pelaksanaannya, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 757,7 M, yang akan diperuntukan kepada pembinaan tenaga kerja konstruksi. Terdapat dua program yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembinaan konstruksi, yaitu melalui pertama program dukungan manajemen dan kedua program pendidikan dan pelatihan vokasi yang akan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Universitas, Politeknik dan Perguruan Tinggi 

Sesuai dengan perintah Presiden RI untuk dapat melakukan refocusing anggaran, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga berpotensi melakukan refocusing anggaran 2021 yang diperuntukan vaksin covid-19 sebesar Rp 104,9 Milyar yaitu menjadi Rp 652,8 Milyar.

“Melalui program dukungan manajemen target pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang awalnya sebanyak 76.300 orang berubah menjadi 33.600 orang tenaga kerja konstruksi. Serta 48.000 orang berubah  menjadi 35.500 orang tenaga kerja vokasional.” Ujar Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Anggota DPR Komisi V, Rabu (27/01) di Jakarta. 

Direktur Jenderal Bina Konstruksi juga menjelaskan tentang program kerja kegiatan yang akan diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 diantaranya Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi sebesar, Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi sebesar, Pembinaan Kompetensi Kerja sebanyak, kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian memaparkan bahwa program yang akan mengalami refocusing adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pembangunan, sedangkan untuk program padat karya tidak akan mengalami refocusing.” Ungkap Hedi 

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan pendapat untuk dapat turut serta diberikan detail informasi terkait waktu pelaksanaan pelatihan agar dapat turut memberikan kesempatan pada tenaga kerja konstruksi di daerah/lokal untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikat.

Sementara itu, Jimmy Demianus Anggota Komisi V Daerah Pemilihan Papua Barat mengharapkan Kementerian PUPR dapat segera menyelesaikan proyek pekerjaan jalan transpapua. “Proses lelang dan penyelesaian pembangunan transpapua harus segera diselesaikan, selain itu juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha dan masyarakat lokal untuk turut membangun jalan di Papua Barat.”ujar Jimmy