Hari ini (31/10) di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, melakukan penyerahan sertifikat kompetensi kepada perwakilan dari 10.000 tenaga kerja Konstruksi se-Indonesia. Ke-10.000 tenaga kerja konstruksi yang hadir merupakan tenaga kerja yang telah disertifikasi dan akan di sertifikasi pada rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia, dan Indonesia Infrastructure Week 2018.

Para tenaga kerja tersebut terdiri dari 1.500 tenaga ahli, 1.600 teknisi/analis, dan 6.900 operator. Dari jumlah tersebut 5.900 orang telah disertifikasi dan 4.100 orang akan mengikuti uji sertifikasi, 1.500 orang diantaranya akan disertifikasi menggunakan Mobile Training Unit (MTU). Disamping itu terdapat 400 orang ASN Kementerian PUPR yang telah disertifikasi sebagai ahli muda K3 bidang bendungan, hidraulik dan jembatan. Dari tenaga terampil yang disertifikasi dan hadir pada acara ini, terdapat 1.300 siswa dari pendidikan vokasi, yaitu siswa SMK dan politeknik, yang merupakan hasil kerjasama Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta 2.030 warga binaan pemasyarakatan yang telah disertifikasi kerjasama Kementerian PUPR dengan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

Ke dua belas tenaga kerja yang akan menerima sertifikat simbolis dari Presiden yakni Ade Ayu Marlita dari Sumatera Selatan, Andriansyah dari Jawa Barat, Nasrullah dari NTB, Harlendra Putra dari Sumatera Barat, Nurul Andryani dari SMK 2 Makassar, M. Suhaemi dari SMKN 1 Jakarta, Rudiansyah dari Kalimantan Utara, Julianus Tandi Sau dari Sulawesi Barat, Billian M. Imbiri dari Papua, Endyi dari Kalimantan Barat, Farah Maria Astuti D. Rahmat dari NTT, dan Ato Sunarto dari ex. Warga binaan pemasyarakatan Lapas Nusakambangan yang saat ini telah bekerja di salah satu BUMN konstruksi.

Sertifikasi ini menjadi penting karena sesuai amanat UU No.2 tahun 2017 pasal 70, menyatakan bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Bagi pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Apabila ditemukan ada pengguna dan/atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif. Mulai dari denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan.

Sebagaimana diketahui, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat saat ini masih belum memenuhi kebutuhan Pembangunan Infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebab untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan SDM yang profesional dan berdaya saing. Dari total 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 10% nya yang bersertifikat, dengan latar belakang tingkat pendidikan dibawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 Juta dan diatas pendidikan SMA sebanyak 2,15 Juta. Sertifikat yang telah dikeluarkan terdiri dari 525.857 untuk tenaga terampil (analis/teknisi dan operator) dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322. Sedangkan, dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.

“Tenaga kerja yang bersertifikat diharapkan akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur. Tuntutan tersebut tentunya harus sejalan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Pengaturan terkait upah bagi tenaga kerja konstruksi, saya minta dapat segera disiapkan dengan baik oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja”, ujar Joko Widodo.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Kesadaran sertifikasi tenaga kerja konstruksi seharusnya menjadi komitmen kita semua, karena pengaturannya telah secara tegas dituangkan dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Saya minta semua pihak memegang komitmen tersebut dan menegakkan ketegasan penegakan hukum dalam menjalankannya. Penggunaan tenaga kerja bersertifikat harus tertuang sejak disepakatinya kontrak kerja konstruksi demi jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas dari setiap pekerjaan”, tutur Basuki.

Penciptaan tenaga kerja konstruksi mulai dari sumbernya akan menghasilkan pekerja yang kompeten. Revitalisasi pendidikan vokasi melalui program link and match perlu terus dikembangkan untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi di bidang konstruksi.

Selain sumber daya manusia yang profesional, pembangunan Infrastruktur memerlukan dukungan teknologi bidang konstruksi yang berkualitas. Sedangkan teknologi bidang konstruksi yang saat ini digunakan, tidak bisa dipungkiri masih belum dapat lepas dari kandungan impor. Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan komponen dalam negeri sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur. “PT. Pindad sudah mampu menghasilkan excavator, diharapkan para pengusaha konstruksi Indonesia mau menggunakan produk tersebut. Perusahaan dalam negeri teruslah berlomba mengembangkan inovasi teknologi seperti alat berat dari dalam negeri”, kata Jokowi.

Kegiatan Pameran Konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Week dan Intertraffic Indonesia 2018, dilaksanakan mulai dari 31 Oktober s.d 2 November 2018 di JI Expo Kemayoran. Pameran diadakan, untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur, terutama dalam hal pengembangan SDM konstruksi dan K3 Konstruksi. Ribuan produk inovatif solusi bangunan dan konstruksi ditampilkan serta workshop/seminar Konstruksi Indonesia. Tak kurang berbagai perusahaan internasional dari 10 negara, akan memamerkan produk inovasi teknologi konstruksi, 131 stand yang akan memamerkan produk, 812 pertemuan bisnis. Pada Bilateral meeting akan dihadiri oleh lima negara yakni Malaysia, India, Australia, United Kingdom dan RRT, melibatkan para pengusaha yang terlibat dalam bidang konstruksi, termasuk penandatangan Nota Kesepahaman dengan Australia menyangkut peningkatan sumber daya manusia.

Teknologi terbarukan yang akan dipamerkan antara lain:

Pemanfatan software Building Information Modelling (dari Tecla,Revit dan Glodon) yang dapat mempermudah proses perencanaan design;
Pengerjaan cetak beton yang hanya memerlukan waktu 6 jam untuk 1 km jalan (dari Jerman);
Sistem construction management berbasis cloud yang membantu pekerjaan konstruksi terintegrasi (dari Singapura);
Aluminium formwork yang ramah lingkungan dan fleksibel (dari Korea dan Malaysia) yang dapat menghemat biaya, tenaga kerja ahli dan mempercepat hasil pekerjaan;
Light steel housing system yakni design rumah prefabrikasi yang ramah lingkungan (dari China);
Dari dalam negeri juga dipamerkan teknologi alat berat yang dihasilkan oleh PT.Pindad, yang saat ini telah telah digunakan pada beberapa pekerjaan konstruksi di Indonesia.*

BACA JUGA

Melalui Workshop Pencegahan Korupsi PBJ Bidang Konstruksi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi

Dorong Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Usaha Sektor Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Gelar Workshop PKT dan Sertifikasi

Ditjen Bina Konstruksi Ajak Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) untuk Terus Berperan Aktif Meningkatkan Kinerja Industri Konstruksi di Indonesia

Serah Terima Jabatan, Perkuat Sistem dan Tata Kelola di Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman