Konstruksi Indonesia 2024
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 T
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menghadiri Raker APBN TA 2025 dengan Komisi V DPR RI, Rabu…
Kementerian PU Mendorong LSBU untuk Laksanakan Pelatihan Asesor Badan Usaha
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima kunjungan audiensi dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Jumat (2/5) di Jakarta. Pada pertemuan tersebut dibahas terkait informasi pengajuan…
Kementerian PU dan Ikatan Arsitek Indonesia Melakukan Sinergi Positif Guna Mendorong Penerbitan SKK dan Lisensi Arsitek.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti Bersama Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis dan Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menerima audiensi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Senin (5/5) di kantor…
Kementerian PU Mendorong LSBU untuk Laksanakan Pelatihan Asesor Badan Usaha
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerima kunjungan audiensi dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Jumat (2/5) di Jakarta. Pada pertemuan tersebut dibahas terkait informasi pengajuan…
Sesditjen Bina Konstruksi : Peralatan Bidang Jasa Konstruksi Diutamakan Produk Dalam Negeri
Dirjen Bina Konstruksi yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Indro Pantja Pramodo menerima kunjungan audiensi dari PT New Module International, Rabu 30 April 2025 di Jakarta. Pada pertemuan…
BERITA LAINNYA
E-PPID Ditjen Bina Konstruksi
Informasi Berkala
Ketentuan mengenai informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU No.14 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Informasi Serta Merta
Ketentuan mengenai informasi serta merta sebagaimana diatur dalam UU No.14 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Informasi Tersedia Setiap Saat
Ketentuan mengenai informasi tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam UU No.14 2008 tentang keterbukaan informasi publik
