DJBK-Citeureup. Sebagai garda terdepan dalam pengadaan infrastruktur bidang PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berkomitmen dalam melakukan pencegahan dan pengendalian dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini merupakan salah satu strategi…
Dalam upaya meningkatkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI Jakarta mendapatkan pendampingan dalam mempersiapkan desk evaluasi…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam rangka pencegahan korupsi serta untuk meningkatkan pelayanan publik. Demi mencegah terjadinya…
Dalam rangka Hari Bakti PU ke-76, pada Jumat (3/12) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Lembaga Sertifikasi Mutu International kepada 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa…
Kementerian PUPR terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran-pelanggaran terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sesuai dengan Arahan dari Bapak Menteri PUPR Basuki…
Kementerian PUPR mempunyai amanat besar dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Amanat tersebut terlihat dengan besaran Anggaran Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 149,81 Trilyun. Tentunya kepercayaan ini harus juga diimbangi dengan sistem kerja…
