Sinergitas Pemangku Kebijakan dalam Diskusi Nasional Keberlanjutan Infrastruktur di Provinsi Riau

Rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, Roberth Rouw ditutup dengan acara Diskusi Nasional yang mengangkat topik “Keberlanjutan Infrastruktur di Provinsi Riau”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pekanbaru (19/6) setelah rangkaian Kunker Reses Komisi V DPR RI yang meninjau 3 lokasi di hari yang sama, antara lain peninjauan Stadion Utama Riau, peninjauan pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai dan peninjauan infrastruktur jalan di Kota Dumai.

Setiap panelis diskusi diberikan waktu menyampaikan arah kebijakannya dan pandangannya terhadap isu pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Riau. Topik yang paling banyak dibahas dalam diskusi tersebut yaitu pembahasan terkait isu dan langkah strategis dalam peningkatan kualitas infrastruktur baik dari segi fisik dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pembangunan infrastruktur harus memerhatikan prinsip kebutuhan, perencanaan yang komprehensif, pelaksanaan yang profesional, dan kerja sama pemeliharaan dari masyarakat” demikian yang disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan II Riau, Dr. Ir. Syahrul Aidi Ma’azat, Lc. MA.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono.

“Dalam pembangunan infrastruktur, perlu memerhatikan potensi kewilayahan yang terdiri atas 3 faktor, yaitu faktor geografis, faktor sumber daya alam, dan faktor sumber daya manusia. 3 hal tersebut wajib bersinergi, dan masyarakat yang menjaga infrastruktur akan menjamin keberlanjutan pemanfaatannya” ujar Taufik.

Melihat potensi SDM di Provinsi Riau, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Dedy Natrifahrizal menyampaikan bahwa sertifikasi akan terus didorong agar jumlah SDM Jasa Konstruksi khususnya di Provinsi Riau meningkat kualitas dan kuantitas.

“Pembinaan TKK di Wilayah I yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau akan terus diupayakan mencapai target 2.483 TKK tersertifikasi pada tahun 2025 ini” ujar Dedy.

Kepala Dinas PUPRPKPP dan Kepala Bappeda Provinsi Riau kompak menyampaikan kondisi infrastruktur di Provinsi Riau yang memprihatinkan, khususnya infrastruktur jalan yang pemeliharaannya terkendala oleh aktivitas truk Over Dimension Over Load (ODOL).

“Aktivitas truk ODOL ini sudah meresahkan, perlu kerja sama dengan berbagai pihak termasuk penegakkan hukum yang sesuai agar infrastruktur jalan di Provinsi Riau dapat dipelihara dengan baik” ucap Kepala Dinas PUPRPKPP, Arief Setiawan diamini oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau. Acara Diskusi Nasional ini dihadiri oleh akademisi, praktisi, stakeholder bidang jasa konstruksi, serta berbagai elemen masyarakat jasa konstruksi di Provinsi Riau.