TKDN dan Pembinaan Tenaga Ahli Konstruksi Menjadi Fokus Program Ditjen Bina Konstruksi TA 2022

Jakarta – Telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR pada hari Rabu, 29 Juni 2022. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yudha Mediawan, memaparkan Progres Capaian 2022 serta Program Prioritas Bina Konstruksi 2023. Turut hadir dalam rapat, Dewi Chomistriana selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta seluruh Direktur di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Di tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapatkan alokasi anggaran sebesar 600 Miliar yang sudah mencapai progress keuangan sebesar 38.62% dan progress fisik sebesar 39.25%. Capaian Produk Pengaturan Pembinaan Konstruksi Tahun Anggaran 2021 – 2022 telah menghasilkan 7 NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 7 NSPK Pengadaan Barang dan Jasa, 1 NSPK Material & Peralatan Konstruksi, 5 NSPK TKK & BUJK, 4 NSPK Konstruksi Berkelanjutan, 2 NSPK Izin Usaha serta 1 NSPK SIJK.

Progres pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi telah mencapai 3.593 paket. Adapun proses yang sudah berjalan sebagai berikut, sebanyak 2.538 sudah terkontrak, sebanyak 744 paket sedang proses lelang, sebanyak 257 paket belum lelang dan sebanyak 54 paket sudah SPPBJ.

Capaian pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) tahun anggaran 2022 terbagi menjadi 2 yaitu TKK Reguler dan TKK Vokasi. Target awal capaian TKK Reguler 31.200 orang mengalami perubahan target setelah mengalami Auto Adjustment (AA) menjadi 17.800 orang dan realisasi sebesar 1.568 orang. Sedangkan untuk target awal capaian TKK Vokasi sebesar 50.000 orang dengan perubahan target setelah AA menjadi 28.990 orang dan sudah terealisasi sebanyak 18.461 orang.

“Kegiatan sertifikasi ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik namun masih banyak kendala yang dihadapi secara teknis. Dengan adanya kondisi yang membaik ini (kelonggaran dalam PPKM di berbagai wilayah), kami berharap memberi hal baik juga dalam kegiatan ini” ungkap Yudha Mediawan.

Bina Konstruksi turut mengambil peran dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dengan dukungan berupa, pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (Tenaga Ahli & Terampil, Instruktur, Asesor, BIM), pembekalan/penyamaan persepsi pengaturan PBJ kepada Satker, PPK, Pokja, dan Penyedia Jasa, pemetaan Supply-Demand MPK, pelaksanaan PBJ Konstruksi, serta sosialisasi SE Menteri PUPR No 10/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di PUPR bagi Satker, PPK dan Penyedia Jasa.

Penggunaan Produk Dalam Negeri menjadi salah satu fokus Ditjen Bina Konstruksi di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan amanah yang tertulis dalam Pasal 86 UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana pasal ini mewajibkan pengadaan barang dan jasa untuk menggunakan produk dalam negeri serta PP Nomor 29 tentang Pemberdayaan Industri dan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berfokus pada TKDN. Sederet regulasi tersebut mendorong terbitnya Permen PUPR No.7 tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya MPK.

“TKDN ini sebagaimana yang difokuskan oleh kami (Ditjen Bina Konstruksi) juga sepenuhnya kami fokuskan pada Pembangunan IKN di Kalimantan Timur” jelas Yudha Mediawan.

Pada kesempatan ini juga, Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan Program Prioritas Ditjen Bina Konstruksi TA 2023, diantaranya berupa modernisasi pengadaan, percepatan pemenuhan SKKNI dan modul, operasionalisasi e-HPS, pelaksanaan pelatihan & sertifikasi regular maupun vokasional dengan harga satuan sertifikasi baru, dukungan penyiapan sumber daya IKN serta program – program lainnya.

Komisi V DPR RI mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ditjen Bina Konstruksi namun berdasarkan temuan di lapangan, Ditjen Bina Konstruksi perlu meninjau kembali terkait regulasi maupun pelaksanaan teknis dari berbagai program yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dicapai semaksimal mungkin. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menutup RDP dengan penyampaian kesimpulan bahwa evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022 perlu ditingkatkan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target penyerapan TA 2022, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L dalam RAPBN TA 2023 secara lebih konkret. (An/Har).