DJBK – Surabaya. Masifnya pembangunan infrastruktur diperlukan dukungan serta kesiapan para stakeholder jasa konstruksi, hal ini merupakan bentuk realisasi dalam pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) 2015 – 2019. Demikian disampaikan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Dudi Suryo Bintoro dalam Bimbingan Teknis Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan di Lingkungan Balai Jasa Konstruksi, Kamis, (6/10) di Surabaya.
DJBK – Surabaya. Masifnya pembangunan infrastruktur diperlukan dukungan serta kesiapan para stakeholder jasa konstruksi, hal ini merupakan bentuk realisasi dalam pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) 2015 – 2019. Demikian disampaikan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Dudi Suryo Bintoro dalam Bimbingan Teknis Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan di Lingkungan Balai Jasa Konstruksi, Kamis, (6/10) di Surabaya.
Melihat banyaknya pihak yang terlibat, Jasa Konstruksi seyogyanya merupakan suatu sistem, dimana Pemerintah sebagai pembina dan Lembaga sebagai pengembang merupakan dua unsur utama. Pada saat ini, kegiatan pembinaan dan pengembangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dirasakan perlu untuk ditingkatkan lagi.
“Perlu evaluasi dan perspektif agar mengurangi ketidakjelasan dan tumpang-tindihnya tugas dan fungsi kedua lembaga, baik dari tinjauan horizontal antara pembinaan dan pengembangan, maupun vertikal antara institusi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota”, ujar Dudi.
Pendekatan sistem perlu ditambahkan untuk meningkatkan kontribusi seluruh pihak secara sinergis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh unit kerja di Ditjen Bina Konstruksi harus bekerja keras sehingga dapat memenuhi target output yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun.
Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional yang dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan perekonomian daerah baik lokal, regional maupun nasional. Keberhasilan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan melakukan koordinasi Balai, Satuan Kerja, dan PPK Provinsi.
“Kedepannya diharapkan semua kegiatan terkait pembinaan jasa konstruksi dapat dilakukan lebih optimal, dilakukan secara sistematis sesuai Standar Manajemen Mutu (SMM) dan administrasi keuangan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien”, tutup Dudi. (ka)